Neni Cari Cara Agar TPP ASN Tak Dipotong, Usul Pindah Pos Anggaran

BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni terus berupaya agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak dipangkas pada 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan perubahan skema penganggaran. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemkot hanya boleh mengalokasikan maksimal 30 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Di sisi lain, APBD Kota Bontang di tahun 2027 mendatang diproyeksi hanya menyentuh angka Rp1,5 triliun. Sementara angka belanja pegawai tembus Rp650 miliar. Mengacu pada asumsi APBD, maka beban belanja pegawai sekira 45 persen. Maka dari itu Pemkot harus memangkas TPP pegawai sebesar Rp200 Miliar.  

Neni mengusulkan agar TPP masuk dalam pos anggaran belanja barang dan jasa. Aspirasi ini akan disuarakan melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Dalam forum APEKSI usulan ini akan disampaikan. Kami berjuang agar TPP ASN tidak dipotong," kata Neni. 

Namun pengalihan ini juga nantinya akan menimbulkan konsekuensi lain, yaitu berkurangnya anggaran untuk program pengadaan barang dan jasa. Neni menilai kondisi ini tak bisa dihindarkan dalam kondisi keuangan yang minim. 

"Konsekuensi kalau di belanja barang dan jasa akan mengurangi biaya lain. Tapi itu resiko memang kondisi keuangan kita seperti itu," sambungnya. 

Kendati demikian, Neni memastikan beberapa program prioritas dan menyentuh masyarakat tetap dijalankan tanpa pemangkasan. Antara lain, gaji pengurus RT, Gaji guru mengaji atau tokoh agama, serta insentif guru swasta. Seeta program seragam gratis bagi pelajar. (*)