Tahun Ini Pemkot Bontang Belanja Rp 3,6 Miliar untuk Mobil Kerja Baru

KLIKKALTIM.COM - Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran Rp 3,6 miliar untuk pengadaan 8 mobil dinas baru tahun ini.

Ke-8 mobil dinas itu tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bontang. Mobil baru yang dibeli beragam harga. Mulai dari Rp 300 jutaan hingga Rp 700 juta.

Dilansir dari laman sirup.lkpp.go.id diketahui 7 instansi serentak membeli mobil baru di tahun anggaran 2020 ini.

Potongan layar Sirup.lkpp.go.id

Adapun OPD tersebut diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang membeli 2 unit mobil dengan total harga Rp 616 juta.

Klik Juga : Butuh Peremajaan, Mobil Sampah Tua dan Keropos

Kemudian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membeli 1 unit mobil jenis double cabin 4x4 seharga Rp 470 juta.

Inspektorat Daerah juga belanja mobil dinas baru sebanyak 1 unit dengan harga Rp 402 juta.

Sekretariat Daerah tempat Wali Kota dan Wakilnya bekerja juga membeli 1 unit mobil dinas baru seharga Rp 500 juta.

Lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) juga pengadaan 1 unit mobil distribusi alokon senilai Rp 586 juta.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomimfo) tak ketinggalan membeli 1 unit mobil tipe Innova seharga Rp 358 juta.

Dan pengadaan mobil paling mahal di Dinas Kesehatan untuk operasional RSUD Bontang sebanyak 1 unit seharga Rp 700 juta.

Klik Juga : Pemkot Bontang Beli Mobil Baru, Dosen Unmul: Ibarat Menari di Tengah Penderitaan Warga

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aji Erlynawati mengatakan, pengadaan mobil itu untuk mendukung kerja-kerja pemerintah.

Dia mengatakan kebanyak kendaraan pemerintah sudah berusia tua. Sehingga butuh peremajaan untuk kerja di lapangan.

"Kan rata-rata mobil kita sudah tua yah," ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkot Bontang ini saat dikonfirmasi, Senin (7/12/2020).

Aji menambahkan, sejumlah OPD lain masih minim kendaraan dinas. Pun jika ada sudah berusia tua.

Mobil dinas berusia tua dinilai tak efisien karena biaya perawatannya cukup tinggi. Belum lagi sulitnya mencari onderdil kendaraan.

Ada 2 OPD yang disebut masih minim kendaraan, diantaranya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Satpol PP.

Namun, pengadaan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan baru direncanakan tahun anggaran 2021