Turun Drastis, Pemkot Bontang Cuma Alokasikan Rp500 Juta untuk Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di 2026

BONTANG - Pemkot Bontang memangkas tajam anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)atau progam perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026 mendatang. 

Jika di tahun ini alokasi program mencapai Rp2,5 miliar, tahun depan Pemkot hanya mengucurkan anggaran Rp500 juta.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku pemangkasan anggaran itu merupakan dampak dari merosotnya APBD Bontang yang mencapai Rp1 Triliun. 

"Berat hati rasanya mengurangi. Tahun depan hanya 10 rumah saja. Karena anggaran banyak dipangkas," ucap Neni Moernaeni. 

Kendati begitu Pemkot Bontang tidak patah arang. Pemkot akan berupaya untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni. Salah satunya mengusulkan perbaikan ke Provinsi Kaltim dan Kementerian. 

"Kami akan lobi juga biar dapat bantuan dari pusat," sambungnya.

Berdasarkan data Pemkot, saat ini masih ada 300 rumah yang tersebar di 15 kelurahan dan masuk dalam kategori tak layak huni. 

Sebelumnya diberitakan, Diketahui, Wali Kota Bontang mendatangi 3 rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan pemerintah Rp50 juta pada Rabu (13/11/2025). 

Renovasi itu masuk dalam BSPS yang dilakukan Pemkot Bontang ke 59 rumah pada 2025 ini. Nilainya capai Rp2,5 miliar. 

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni berharap program ini dapat meringankan beban warga yang rumahnya tidak layak. 

"Alhamdulillah program ini sangat bermanfaat. Kami berikan bantuan Rp50 juta per rumah. Total tahun ini ada 59 yang kami perbaiki," ucap Neni saat tinjau lokasi di Kelurahan Kanaan. 

Lebih lanjut, selain merubah tampak depan dan dalam Pemkot Bontang juga fokus dalam memperbaiki sanitasi. 

"Kami akan lanjutkan. Tahun ini Rp2,5 miliar anggarannya. Tahun depan mungkin berkurang karena ada pemangkasan," tuturnya. (*)