Soal Interpelasi, Abdul Haris Minta Tunggu Selesai Pelantikan Kepala Daerah
Ketua Fraksi PKB Abdul Haris
KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris menanggapi wacana mantan Panitia Khusus (Pansus) banjir Bakhtiar Wakkang terkait hak interpelasi untung menangani persoalan banjir.
Ketua Fraksi PKB itu menilai dewan tak perlu menggunakan hak interpelasi untuk memastikan keseriusan pemkot atasi banjir.
Usulan hak interpelasi pun, belum mendapat persetujuan lintas fraksi di DPRD Bontang.
"Kalaupun ada berpendapat sah-sah saja, tapi harus dilihat pokok permasalahannya," ujarnya beberapa hari lalu kepada awak media.
Abdul Haris membenarkan, sampai saat ini kinerja pemerintah mengatasi banjir belum efektif.
Dukungan anggaran 10 persen dari APBD sesuai rekomendasi pansus banjir pun urung dilakukan.
Kendati demikian, di masa transisi kepemimpinan ini dewan diminta menahan diri.
“Ini kan lagi menunggu pelantikan Basri-Najirah, setelah dilantik baru kita bisa mendesak pemerintah menindaklanjuti rekomendasi pansus,” ujarnya.
Abdul Haris menyakini Basri dan Najirah akan menindaklanjuti rekomendasi pansus banjir. Dirinya pun memastikan intens mengawal isu ini di internal Partai PKB.
“Sesuai visi dan misinya ke depan ia berharap masalah banjir bisa ditangani dengan baik. DPRD juga harus mendukung dan mendorong di anggaran," jelasnya. (inforial)
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
