Muhammad Sahib: Sudah 20 Tahun Banjir Jadi Momok, Pemkot Harus Ambil Langkah Nyata

BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menilai bencana banjir yang terjadi pada Sabtu (14/2/2026) lalu cukup memprihatinkan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bontang harus mengambil langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. 

Salah satu solusi yang diusulkan ialah mendorong realisasi pembangunan bendungan di wilayah hulu, sehingga aliran air dari sungai di Desa Suka Rahmat dapat dibendung sebelum masuk ke wilayah Bontang.

Ia menilai, sebanyak 7.000 jiwa terdampak banjir bukanlah angka yang kecil. Karena itu, Pemkot diminta serius memikirkan dan memperjuangkan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Harus ada win-win solution. Selama 20 tahun ini banjir selalu jadi momok di Bontang,” ujar Muhammad Sahib.

Politisi Partai NasDem itu juga menyadari kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh program penanganan banjir. Meski begitu, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri.

Ia menegaskan, anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat harus terus dilobi dan dikawal hingga terealisasi.

“Lobi itu kunci. Ini untuk masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemkot Bontang pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Tahun ini, Bontang hanya menerima alokasi sebesar Rp88 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, mengungkapkan nilai tersebut merosot tajam dibandingkan 2025 yang mencapai Rp226 miliar, atau turun sekitar Rp138 miliar.

Menurut Syahruddin, berkurangnya alokasi Bankeu disebabkan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Informasi yang kami terima, alokasi Bankeu untuk Bontang tahun ini hanya Rp88 miliar. Padahal tahun lalu mencapai Rp226 miliar,” ujarnya.