Serapan Anggaran Tak Tembus Target; Masih Rp 110 Miliar Belum Dibelanjakan, Neni Minta Percepat

BONTANG- Memasuki penghujung akhir triwulan pertama 2026 serapan anggaran APBD Bontang baru menyentuh Rp 250 miliar atau baru 12 persen.

Seharusnya, saat ini serapan anggaran sudah mencapai Rp 360 miliar. Dengan kata lain, masih sekitar Rp 110 miliar yang belum dibelanjakan pemerintah.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pun telah mengevaluasi kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

Neni menjelaskan, ada 121 kegiatan yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik. Dari laporan yang diterima, pelaksanaan kegiatan di lapangan terkendala dengan validitas data, disiplin pelaporan, dan sistem monitoring program.

Untuk serapan anggaran paling tinggi, lanjut Neni, masih didominasi gaji dan tunjangan para ASN. Rata-rata pengeluaran untuk pegawai sekitar Rp 30 miliar termasuk tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) saat lebaran kemarin. Berikutnya, belanja seperti barang dan jasa, bantuan tunai ke warga miskin. 

Sementara serapan anggaran dari kegiatan fisik masih belum banyak terserap. Karena proses pengerjaan dan pengadaan masih berlangsung. Untuk infrastruktur biasanya paling besar menyumbang presentase di akhir tahun atau saat pengerjaan ramlung dilakukan. 

"Paling besar memang di Gaji ASN," ucap Neni. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menggenjot program. Agar kas daerah tidak begitu lama mengendap dan dapat bermanfaat bagi perputaran ekonomi. 

Begitupun dengan instrumen TPP para pegawai yang tak dipotong, dengan harapan mampu meningkatkan belanja rumah tangga di dalam daerah. 

"Kalau sektor gaji ASN kan mereka putarnya di Bontang. Jandi bisa meningkatkan daya beli. Coba kalau di potong ekonomi akan lesu," sambungnya.