Uang Pemkot Masih Rp 154 Miliar 'Terparkir'; Serapan Anggaran di TW Pertama Baru 60 Persenan

BONTANG- Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026 baru Rp 250 miliar. Nilai tersebut baru sekitar 61 persen dari plot anggaran yang disiapkan. 

Untuk informasi, Pemkot Bontang menyiapkan anggaran Rp 404 miliar untuk membiayai semua kegiatan di triwulan pertama tahun ini. Serapan anggaran yang belum maksimal akan berdampak dengan kegiatan pemerintah terhambat, seperti proyek ataupun penggerak ekonomi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat kas daerah saat ini sekitar Rp 154 miliar. Uang ini akan dipergunakan dalam biaya agenda pemerintah hingga di triwulan kedua nanti. 

Kepala BPKAD Bontang Muhammad Syahbirin mengatakan, kondisi fiskal di Bontang masih tergolong aman ketimbang daerah tetangga sebab tak memiliki utang. 

"Kalau kondisi kas masuk ke TW 2 ini aman. Kami masih ada uang terparkir Rp154 miliar dari hasil sisa anggaran yang tidak terserap," ucap Syahbirin. 

Syahbirin melanjutkan, Pemkot Bontang berupaya menjaga kondisi fiskal daerah agar tidak sampai mengalami kekosongan kas. Rekening daerah juga selalu terisi dari serapan retribusi, pajak daerah, dana bagi hasil, serta dana alokasi umum. 

Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memaksimalkan program yang berjalan dan menyerap anggaran yang sudah disiapkan. 

BPKAD menilai paling besar serapan terdapat pada belanja rutin gaji dan Tunjangan Kinerja ASN. Kemudian kegiatan fisik yang sudah mengambil uang muka. 

"Kami ingin OPD bisa melihat peluang program yang sudah disusun. Jangan sampai ada lenyedia yang ditunggak pembayarannya," sambungnya. 

Diberitakan sebelumnya, Memasuki penghujung akhir triwulan pertama 2026 serapan anggaran APBD Bontang baru menyentuh Rp 250 miliar atau baru 12 persen.

Seharusnya, saat ini serapan anggaran sudah mencapai Rp 360 miliar. Dengan kata lain, masih sekitar Rp 110 miliar yang belum dibelanjakan pemerintah.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pun telah mengevaluasi kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

Neni menjelaskan, ada 121 kegiatan yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik. Dari laporan yang diterima, pelaksanaan kegiatan di lapangan terkendala dengan validitas data, disiplin pelaporan, dan sistem monitoring program.

Untuk serapan anggaran paling tinggi, lanjut Neni, masih didominasi gaji dan tunjangan para ASN. Rata-rata pengeluaran untuk pegawai sekitar Rp 30 miliar termasuk tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) saat lebaran kemarin. Berikutnya, belanja seperti barang dan jasa, bantuan tunai ke warga miskin. 

Sementara serapan anggaran dari kegiatan fisik masih belum banyak terserap. Karena proses pengerjaan dan pengadaan masih berlangsung. Untuk infrastruktur biasanya paling besar menyumbang presentase di akhir tahun atau saat pengerjaan ramlung dilakukan. 

"Paling besar memang di Gaji ASN," ucap Neni.