Pengusaha Cabut Surat Sakti, Akademisi: Wali Kota Tetap Harus Minta Maaf ke Publik

KLIKKALTIM.COM - Penarikan surat sakti dai Pemkot Bontang yang dilakukan oleh PT Bunker Pribumi asal Kutai Timur dinilai tidak menyelesaikan masalah. 

Pengamat hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, justru penarikan yang dilakukan oleh PT Bunker Pribumi menimbulkan pertanyaan besar. 

Di tengah polemik yang bergejolak,  Wali Kota Bontang Basri Rase yang seharusnya mencabut surat sakti tersebut. 

Pria yang akrab disapa Castro ini menganalogikan kasus pencurian, pengembalian hasil kejahatan tidak membuat kasus hukum mereka menjadi selesai. 

Klik Juga : Setelah Ramai Dikritisi, Surat Sakti Basri Akhirnya Dicabut

Sudah sepatutnya,  ada pernyataan terbuka dari wali kota yang dalam kondisi sadar menyadari kekeliruan yang dibuat sebagai pejabat publik. Apalagi surat itu jelas ditandatangani langsung oleh Basri Rase. 

"Penarikan surat itu bukan berarti persoalan ini selesai. Belum ada pernyataan resmi Wali Kota Bontang selaku pembuat rekomendasi itu kalau suratnya dicabut," kata Castro, Kamis (19/5/2022). 

Lebih lanjut, di dalam etika pemerintahan pejabat yang sudah membuat kekeliruan harus segera meminta maaf kepada publik. 

Sementara penegak aparat hukum juga bisa ikut mendalami apa motif dari surat sakti yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bontang. 

Karena, tentu ada muncul tudingan terjadinya transaksional politik yang berujung pada kemungkinan suap dan gratifikasi dalam surat sakti tersebut. 

Klarifikasi terbuka dinilai sangat penting dalam persoalan ini. Agar pejabat daerah bisa memberikan pernyataan dan membersihkan tudingan yang saat ini banyak dikeluarkan oleh publik. 

"Apalagi hal tersebut di luar kewenangan kepala daerah. Bukan hanya untuk meyakinkan publik, tapi ini juga bermanfaat bagi walikota untuk membersihkan tudingan publik," pungkasnya.