Penerapan Jam Malam Ditunda, Dewan : Masyarakat Jangan 'Digantung'

KLIKKALTIM.COM - Penerapan jam malam di Kota Bontang dipastikan ditunda. Sebab, pemerintah belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengatakan, untuk penerapan jam malam sementara tidak ada.

"Belum, itu (persetujuan-red) tidak gampang karena bukan hanya kita,"tuturnya.

Untuk saat ini pemerintah masih mengacu ke Perwali Nomor 21/2020 terkait pemberian sanski bagi pelanggar protokol kesehatan.

Petugas gabungan Satpol PP dan TNI/Polri terus menggelar operasi yustisi. Pun aktivitas rumah makan dan kedai terus dalam pemantauan.

Tetapi, kendala di lapangan masih ada saja masyarakat yang abai terapkan protokol kesehatan.

Belum Efektif

Anggota DPRD Bontang, Nursalam menyoroti kinerja petugas penegak Pewali Nomor 21/2020 terkait sanksi protokol kesehatan.

Sebab, pelaksanaan operasi yustisi dilakukan lebih banyak di jalan-jalan. Padahal, pelanggaran paling tinggi terjadi di rumah makan, kafe dan tempat nongkrong.

"Terkait protokol Covid-19 tidak hanya di jalan umum, melainkan di tempat umum," bebernya.

Terkait aturan pembatasan jam malam, Nursalam meminta apabila ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera diterapkan.

Jangan sampai menggantung. "Kenapa harus dilaksanakan, karena itu peraturan. Itu juga demi memutus mata rantai penyebaran Covid," jelasnya.

Tudingan OPD lebih memfokuskan penertiban di jalan umum saja dibantah. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sutrisno mengatakan, pihaknya sudah mengatur jadwal penertiban pagi dan malam.

Mengenai penertiban protokol kesehatan, masyarakat selalu diingatkan. Khususnya kalangan anak muda yang nongkrong di kedai pada jam malam.

Namun masih banyak kenakalan yang dilakukan. Semisal memakai masker tidak semestinya, dan malah menurunkan ke dagu.

"Kita datang mereka memakai masker, pada saat kita pergi mereka kembali menurunkan masker di dagu," terangnya