•   04 October 2022 -

Pemkot Minta Seleksi PPPK Prioritas untuk Honorer

Bontang - M Rifki
05 Juli 2022
Pemkot Minta Seleksi PPPK Prioritas untuk Honorer Wali kota Bontang Basri Rase didampingi Sekretaris Daerah Aji Erlynawati dan BKPSDM saat menyerahkan daftar usulan ke Kemenpan-RB di Jakarta/Ist-Klik Kaltim

KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang menemui Kemenpan-RB terkait rencana seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan outsourcing pegawai. 

Total ada 11 daftar usulan yang diajukan ke Kemenpan-RB. 

Salah satu poin utama yakni mengakomodir para tenaga honorer yang berstatus pendidikan terakhir SMA sederajat. 

Berdasarkan data yang diperoleh Klik Kaltim, terdapat 1.362 honorer yang jenjang pendidikan terakhir SLTA. Jumlah tersebut 50 persen dari total 2.314 keseluruhan Honorer. 

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengatakan,  daftar usulan pertama yakni minta seluruh formasi yang diajukan bisa diterima Kemenpan-RB. 

Kemudian, khusus PPPK bisa dibuka hanya untuk tenaga honorer yang sudah lebih dulu mengabdi di Kota Bontang. 

Lalu, di poin selanjutnya, penerimaan PPPK menyesuaikan dengan mekanisme yang sama saat melakukan seleksi PPPK khusus guru.

Kemudian, penambahan nilai afirmasi untuk tenaga teknis dan menurunkan nilai passing grade. 

Pemkot juga meminta agar formasi teknis misalnya Pranata Komputer pemula, Arsiparis Pemula dan lainnya. 

"Untuk PPPK tidak dibuka secara umum dan memprioritaskan tenaga honorer apalagi yang pendidikan terakhir SLTA. Menambah nilai afirmasi, dan bisa menyesuaikan ambang batas nilai," kata Aji saat dikonfirmasi Klik Kaltim, Selasa (5/7/2022). 

Klik Juga : Sambangi KemenPAN RB, Basri: Tenaga Honorer Masih Sangat Dibutuhkan

Pemkot beralasan tenaga honorer saat ini memiliki peran penting untuk menunjang kinerja ASN di lingkungan Pemkot Bontang. 

Pemkot Bontang memiliki data yang lengkap kenapa usulan PPPK harus diperbanyak dan dikhususkan terhadap tenaga honorer. Mulai dari data analisis jabatan, dan kebutuhan kerja masing-masing OPD bisa dipenuhi. 

"Kami sudah memetakan. Cukup bagus lah kalau informasi TKD saat ini yang harus diperjuangkan," sambungnya. 

Outsourcing Pegawai

Untuk usulan pengalihan kerja menjadi outsourcing Pemkot juga merekomendasikan beberapa poin. Utamanya menambah item di luar tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Usulan yang dilayangkan antara lain, pelayanan dasar seperti guru, tenaga kesehatan, rescue, pelayanan administrasi baik umum, dan administrasi kepegawaian.

Ada juga usulan tambahan terkait kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus seperti programmer dan teknisi. 

"Jadi kita punya semua usulan baik itu skema seleksi PPPK, atau pengalihan kerja menjadi outsourcing," pungkasnya.




TINGGALKAN KOMENTAR