Sambangi KemenPAN RB, Basri: Tenaga Honorer Masih Sangat Dibutuhkan

KLIKKALTLIM - Walikota Bontang, Basri Rase terus memperjuangkan nasib status status pegawai tenaga kontrak daerah (TKD). Kali ini, Basri bersama tim dari Pemerintah Kota Bontang menyambangi kantor KemenPAN RB di Jakarta, Senin (4 /7/2022.

Dalam Pertemuan itu, Wali Kota Bontang menyampaikan berbagai usulan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Basri meminta pemerintah pusat dapat mengambil langkah dan kebijakan yang memberi prioritas dan kemudahan bagi TKD selaku Non ASN dalam proses seleksi PPPK yang akan datang.

"Bagaimanapun pengabdian TKD terhadap Pemerintah Kota Bontang sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat," kata Basri Rase.

Selain itu Basri Rase mengatakan pihaknya tetap membutuhkan sumbangsih tenaga dan pemikiran dari pegawai Non ASN dalam mencapai terwujudnya visi misi pemerintahan, akselerasi roda pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

“Kami berharap agar kondisi ini dapat disikapi secara bijak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga tercipta keselarasan aksi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, unggul dan berdaya saing hebat,” ujarnya.

Untuk diektahui, Walikota Bontang Basri Rase didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang.

Rombongan diterima Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja.

“Tentu membutuhkan pengkajian yang mendalam dan holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapannya. Yang terpenting bahwa selama ini Pemerintah Kota Bontang tetap mengikuti tahapan dan proses sesuai dengan panduan yang telah diberikan,” tandas Aba.

Sebelumnya, Basri Rase juga mencoba menggalang dukungan lewat Asosiasi Pemerintah Selurus Indonesia (Apeksi) untuk memperjuankan nasib para honorer.