Pertahankan Jaminan Kesehatan Warga Bontang, Pemkot Gelontorkan Rp25 Miliar untuk Iuran BPJS
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni saat mengunjungi RSUD Taman Husada (Klik Kaltim).
BONTANG - Pemkot Bontang merogoh kocek lebih untuk membiayai sebanyak 71.786 warganya mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan 2026 ini.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mencatat, anggaran yang digelontorkan Rp25 miliar. Terbagi menjadi 2 kriteria untuk PBI Pemkot Bontang sebanyak 56.786 warga dibayar full dan 15.000 penduduk lainnya dibayarkan separuh.
Penambahan biaya Rp1,3 miliar ini dikarenakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kaltim memutus secara sepihak tanggung jawab mereka dalam memberikan jaminan kesehatan dengan alasan efesiensi anggaran.
"Terus didaerah akhirnya daerah yang menanggung. Tapi untuk 15 ribu itu kami juga minta perusahaan urunan. Total kebutuhan biaya Rp1,5 miliar untuk 5 bulan ke depan," ucap Wali Kota Neni Moernaeni.
Neni memberikan garansi warga Bontang bisa berobat secara gratis ke Rumah Sakit tanpa harus khawatir pembayaran BPJSnya tertunggak. Karena nanti Pemkot Bontang lah yang akan menyelesaikan persoalan tersebut.
Kriteria pemberian jaminan BPJS gratis ini diprioritaskan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Mereka yang tergolong pada Desil 1-5 atau kategori miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
"Sudah saya peringstkan rumah sakit jangan sekali-sekali menolak orang berobat. Ditsnganin duku administrasi bisa menyusul," sambungnya.
Menueut Neni BPJS saat inj telah memberikan kelonggaran terkait penanganan. Hal itu didapat karena Bontang presentssi Universal Health Coverage (UHC) di atas 100 persen.
"Inilah keunggulan Bontang. Tetap tenang dan warga diminta jaga kesehatan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim memutus pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan karena alasan efesiensi anggaran. Imbasnya, 15 ribu warga Bontang terancam tak lagi mendapatkan layanan berobat gratis.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menjelaskan bahwa pusat dan Pemprov tak lagi menanggung iuran warga yang masuk di desil 1 hingga 5 terhitung sejak Agustus 2026. Ironisnya, masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut diklasifikasikan sangat miskin hingga lapisan bawah kelas menengah.
Rata-rata mereka bekerja sebagai pedagang keliling, tukang bangunan, hingga pekerja harian lepas yang masuk dalam kriteria Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
“Kasihan masyarakat. Padahal mereka itu membutuhkan perlindungan,” kata Neni, Selasa (21/7/2026).
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
