•   16 November 2025 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Pelabuhan Loktuan Siap Jadi Pusat Ekonomi dan Wisata Terpadu Bontang

Bontang - Redaksi
10 November 2025
 
Pelabuhan Loktuan Siap Jadi Pusat Ekonomi dan Wisata Terpadu Bontang Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah mematangkan rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan multifungsi.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (AH), menyampaikan bahwa pelabuhan tersebut ditargetkan menjadi salah satu kontributor terbesar bagi Pendapatan Daerah (PD) di masa mendatang.

“Kami sudah komitmen, Pelabuhan Loktuan akan menjadi titik penyumbang pendapatan daerah terbanyak. Beberapa waktu lalu, kami juga melakukan penertiban dan pembongkaran area sebagai persiapan pembangunan,” ujar AH, Minggu (9/11/2025).

Setelah proses penataan selesai, Pemkot Bontang berencana membangun Pusat Penampungan dan Pengelolaan Barang Multifungsi (P3M) berbentuk kontainer. Fasilitas ini akan mendukung aktivitas logistik dan perdagangan di kawasan pelabuhan.

“Kontainer ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ekonomi sekaligus industri, sehingga membuat pelabuhan bersifat multifungsi,” jelas AH.

Tak hanya berfungsi sebagai pelabuhan logistik, kawasan Loktuan juga akan dikembangkan dengan konsep wisata religi dan wisata industri, menjadikannya sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan sektor ekonomi, industri, dan pariwisata.

Meski perencanaannya sudah matang, pembangunan fisik baru akan dimulai secara bertahap tahun depan. Hal ini disebabkan adanya penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang hingga Rp800 miliar.

“Proyek pelabuhan senilai Rp75 miliar harus menunggu kondisi keuangan daerah dan nasional kembali stabil,” ungkap AH.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bontang juga telah mengajukan proposal pengembangan ke Kementerian Perhubungan. AH menambahkan, pemerintah daerah siap mengikuti mekanisme pembiayaan baru dari pusat, di mana proyek infrastruktur dapat langsung dikerjakan berdasarkan usulan daerah.

“Kami siap menyesuaikan dengan pola baru ini agar pembangunan berjalan lebih merata,” tutupnya.






TINGGALKAN KOMENTAR