Kawal Target Zero Kemiskinan Ekstrem, DPRD Bontang Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Maming.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang resmi meluncurkan program Zero Kemiskinan Ekstrem, bertepatan dengan menjelang berakhirnya masa kerja 100 hari Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan Wakil Wali Kota Agus Haris, pada Rabu (28/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari realisasi Asta Cita Presiden RI 2045, yang menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah, dalam 100 hari kerja saya bersama Pak Agus, kami mampu menurunkan jumlah warga miskin ekstrem secara signifikan. Mereka kami bantu dengan insentif sebesar Rp1,5 juta per bulan,” ujar Neni.
Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi dengan program pelatihan, pendampingan, serta bantuan permodalan, yang terus dimonitor oleh pihak pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Desember 2024, jumlah warga miskin ekstrem di Kota Bontang mencapai 1.600 jiwa. Kini, setelah berbagai intervensi dilakukan, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi hanya 149 jiwa dari 42 Kepala Keluarga.
Menanggapi capaian ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Maming, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Kota. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar capaian ini berkelanjutan dan berjangka panjang.
“Hari ini kita bersyukur atas hasilnya, tapi yang lebih berat adalah menjaga agar nol kemiskinan ekstrem ini tidak hanya sebatas angka sesaat,” ujarnya.
Maming menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempertahankan dan memperluas dampak program ini. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran bukan hanya tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan tugas bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Tidak mungkin kemiskinan ekstrem dan pengangguran bisa dientaskan jika hanya dikerjakan oleh satu pihak. Kita harus kolaboratif dan saling mendukung,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk terus aktif berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan program ini, agar Kota Bontang benar-benar bebas dari kemiskinan ekstrem secara menyeluruh. (adv/sa)
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: