Dewan Kritik Insentif Nakes yang Belum Dibayar
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam.KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam menilai pemerintah lalai dalam membayar insentif Tenaga Kesehatan (Nakes).
Sebab, Pemkot telah berjanji akan membayar insentif Nakes saat refocusing anggaran. Realitanya, sampai saat ini insentif Nakes dari bulan Januari-Mei 2021 urung dilunasi.
"Persoalannya Covid-19 kan belum selesai, sehingga kewajiban menurut pemerintah pusat dikembalikan ke pemerintah daerah harus dibayar," jelasnya kepada awak media, Senin (14/6/2021).
Politisi Golkar itu menyayangkan, hasil refocussing untuk Covid-19 sebanyak Rp 46,2 miliar tak diperuntukkan untuk insentif Nakes.
"Saya menyesalkan sikap pemerintah," ucapnya.
Dikatakan Salam, apabila ada regulasi baru yang mengatur perihal pembayaran Nakes. Pemkot terlebih dahulu melunasi insentif yang sebelumnya, dan menjelaskan regulasi baru itu.
Diketahui, pembayaran insentif Nakes diperuntukkan untuk daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 pasal 10 terkait insentif tenaga kesehatan.
Terpisah, media ini mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Bontang , Bahauddin perihal penundaan insentif Nakes. Namun belum direspon sampai berita ini ditayangkan.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
