BW: Perekrutan Honorer Pemkot Bontang Tidak Transparan

KLIKKALTIM.com -- Keberadaan tenaga honorer dengan jumlah yang cukup besar, disoroti Anggota DPRD Bakhtiar Wakkang. Dia menyarankan agar segera dilakukan evaluasi. Belum lagi proses perekrutan yang selama ini terkesan tidak transparan.

Banyaknya Tenaga kontrak daerah (TKD) di instansi pemerintah diakuinya cukup membantu dalam menyelesaikan beban kerja sehingga layanan publik berjalan lebih efektif. Namun, di sisi lain, kehadiran tenaga honorer yang berlebih juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam manajemen kepegawaian pemerintah. “Bisa jadi bom waktu,” katanya.

Evaluasi kebutuhan di setiap OPD perlu dilakukan. Pria yang akrab disapa BW itu menyarankan agar pemerintah segera membuat Perwali mengenai tata kelola dan mekanisme rekrutmen.

Beberapa hal juga harus diperhatikan. Seperti kompetensi dan kontribusinya dalam menunjang kerja-kerja di pemerintahan dan pelayanan publik. Dia juga meminta dilakukan moratorium penerimaan TKD.

“Kaji berdasarkan kebutuhan, bobot pekerjaan harus jelas juga,” tambahnya. Yang terpenting yakni transparansi. Penerimaan TKD menurut BW harus melalui Dinas Ketenagakerjaan. Selama ini, tidak ada perekrutan honorer yang terbuka.

“Buka ke publik, harus terbuka, kenapa perusahaan dan lembaga lainnya diwajibkan untuk transparan membuka perekrutan pekerja sedangkan Pemkot tidak,” tegasnya.