Butuh Banyak Bimtek Stunting untuk Kader Posyandu di Bontang, Tapi Hanya 1 Diberikan Tahun Ini

BONTANG- Program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menelan anggaran Rp162 milar pada 2024 ini disayangkan tak menyasar peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mencatat setidaknya baru 130 kader posyandu yang mendapat pelatihan khusus dalam penanganan stunting. 

Padahal keseluruhan total kader posyandu berjumlah 880 orang. Artinya masih ada sekitar 750 kader lagi yang belum diberikan pelatihan dan pendidikan secara komprehensif. 

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Bontang Bambang Sri Mulyono mengatakan, dalam memenuhi kompetensi setidaknya ada 25 jenis dasar yang harus dilatih setiap kader. 

Untuk itu harusnya mereka bisa diberikan pelatihan dan pendidikan segera. Sementara anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut masih terbilang minim. 

"Kader kami pak baru 130 yang dilatih. Tahun ini banyak Bimtek yang diselenggarakan. Tapi ternyata hanya 1 program menyasar kader posyandu" ucap Bambang saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi A DPRD Bontang beberapa hari lalu. 

Padahal kader ini penting dilakukan pelatihan dan pendidikan. Karena dasarnya menangani stunting terdapat di posyandu. 

Ini yang masih menjadi masalah. Seharusnya ada pelatihan lanjutan di APBD Perubahan 2024 ini. Tetapi ternyata tidak ada anggaran. 

"Terakhir pelatihan dan pendidikan 130 kader posyandu dilakukan Januari. Sempat direncanakan APBD Perubahan tapi tidak dapat anggaran," sambungnya. 

Diketahui diagnosa Stunting berada di setiap kader. Sementara saat ini data yang diolah itu belum sampai pada diagnosa dokter spesialis anak. 

Di kader Posyandu hanya mengidentifikasi kasus stunting. Padahal, tak melulu stunting Yang dimana stunted atau anak bertubuh kerdil atau pendek  belum tentu masuk kategori stunting. 

Namun faktanya di lapangan untuk melakukan rujukan diagnosa stunted ke dokter spesialis anak masih sangst terbatas. 

Bahkan belum ter-cover langsung melalui BPJS Kesehatan. Itu hasil koordinasi Dinkes dengan BPJS Kesehatan. Ini yang seharusnya akan dibahas lebih lanjut terkait penanganan anak stunting. 

"Seharusnya yang terdiagnosa Stunted itu dirujuk ke dokter spesialis. Tapi rujukan tidak bisa serta merta. Karena terbatas soal kapitasi pengiriman per puskesmas," sambungnya.