APBD Bontang 2027 Diproyeksi Cuma Rp1,6 Triliun, Neni Curhat ke Gubernur Rudy Mas'ud

BONTANG - Kondisi keuangan Pemkot Bontang semakin tertekan. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengungkapkan proyeksi APBD 2027 hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun akibat terus tergerusnya pendapatan daerah.

Persoalan itu disampaikan Neni di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim di Samarinda, Senin (3/8/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah dana kurang salur senilai Rp402 miliar yang hingga kini belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI.

Di sisi lain, Bontang juga terancam kehilangan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim yang ikut mengalami pemangkasan pada 2027 mendatang.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Bontang harus menunda sejumlah program strategis untuk masyarakat. Salah satunya program penanganan banjir yang sebelumnya direncanakan mencakup penanganan sejumlah sungai.

"Hasilnya, kemarin kami kepala daerah Kaltim akan ke Pemerintah Pusat meminta agar dana kurang salur bisa ditransfer. Uang itu akan bermanfaat bagi Bontang," ucap Neni.

Ancaman terbesar berikutnya ialah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Namun, Neni menegaskan opsi tersebut menjadi langkah terakhir jika Pemkot Bontang tidak mendapatkan sumber pendapatan lain dan dana kurang salur tidak kunjung diterima.

"Sementara opsi pemangkasan TPP belum kami bahas. Semoga saja Pemerintah Pusat bisa mentransfer dana kurang salurnya," tuturnya.

Diketahui, kontraksi keuangan daerah sudah terjadi sejak 2026 ini. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bontang mencatat tahun ini defisit anggaran Rp100 miliar pada APBD 2026.

Bahkan wali Kota Neni turun langsung melakukan efesiensi atau penundaan beberapa program. Misalnya Proyek Multiyears Kontrak Danau Kanaan, Revitalisasi RS Tipe D, Dana Pro RT Plus, Lapangan Mini Soccer Berbas Pantai, dan revitalisasi Gor Taman Prestasi.