Anggaran Makan Minum Kegiatan Pemkot Dihapus, Neni: Pejabat Bisa Makan di Rumah 

BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni akan menghapus anggaran makan dan minum di seluruh agenda internal Pemkot di 2027 mendatang. kebijakan ini diambil karena merosotnya proyeksi APBD di tahun depan. 

Neni Moernaeni mengatakan anggaran makan dan minum memang cukup membebani APBD. Sebagai gambaran, Sekretariat Daerah Kota Bontang saja mengalokasikan anggaran Rp7 miliar  setiap tahun. Jika diakumulasikam dengan seluruh OPD, maka dipastikan nilainya akan jauh lebih besar. 

"Nanti kami kurangi. Tapi harus dihitung dulu berapa penghematannya," ucap Neni, Kamis (27/5/2026). 

Sebagai langkah efesiensi, Pemkot hanya akan menyiapkan konsumsi makan dan minum untuk kegiatan eksternal. Misalnya kegiatan warga atau lembaga vertikal yang perlu bantuan. 

"Kan kalau agenda internal pejabat bisa makan dan minum di rumah. Tidak berharap ada konsumsi di agenda," sambungnya.

Neni mengatakan, Pemkot harus mengetatkan ikat pinggang karena mengacu pada besaran APBD 2027 yang diproyeksikan merosot drastis menjadi Rp 1,5 triliun saja. Sebagai pembanding, APBD di tahun ini mencapai Rp 1,9 Triliun.

Pemkot memilih memangkas belanja internal agar anggaran tetap berpihak pada program pelayanan masyarakat.
Selain itu, Neni menegaskan agar pegawai tetap menjalankan program rapat internal tanpa konsumsi. Sebab Pemkot tidak melakukan pemangkasan terhadap gaji dan tunjangan.

"Karena para pejabat juga telah mendapat hak mereka melalui gaji serta tunjangan yang tidak dipotong meski keuangan daerah terbatas," tegasnya.