Susun DED Rp2,8 M di Tengah Defisit Tuai Sorotan, Pemkot: Kejar Anggaran Pemprov-Pusat

BONTANG – Pemkot Bontang membantah anggapan bahwa alokasi anggaran Rp2,8 miliar untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) tiga polder merupakan pemborosan.

Sebaliknya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni justru menegaskan langkah ini sebagai bentuk penghematan. Pasalnya DED diperlukan untuk mengusulkan pembangunan fisik ke pemerintah provinsi (pemprov) hingga pusat.

Agar program penanganan banjir Bontang dapat ditopang melalui Bankeu atau APBN. Sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini terus tertekan karena menurunnya asumsi dana transfer dari pusat.

Neni mencontohkan pembangunan Polder Tanjung Laut senilai 38,5 miliar yang bersumber dari anggaran Bankeu Provinsi Kaltim. Program ini berjalan karena usulan pembangunan dari Pemkot disertai dokumen perencanaan dan DED yang disusun jauh sebelumnya.

"Kalau tidak ada tahapan DED nanti mana bisa fisiknya langsung dibangun. Itu dasarnya. Kalau tidak ada yah lepas anggaran dari provinsi dan nasional," tegas Neni, Senin (29/6/2026).

Neni mengungkapkan penanganan banjir di Bontang tak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan langkah strategis serta menyeluruh untuk mengurai persoalan tersebut. Beberapa langkah itu sudah tercantum di rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) banjir 2018 lalu. Salah satu poin dalam rekomendasi adalah pembuatan dokumen perencanaan.

“Kami telusuri lagi rekomendasi pansus, dan salah satunya adalah perencanaan.  Nah di pemerintah ini, kami akan jalankan rekomendasi itu satu per satu,” kata Neni.

Baca berita Terkait: Di Tengah Defisit, Anggaran DED Tiga Polder Rp2,8 Miliar Tuai Sorotan Pokja 30