Anggaran Bimtek Senilai Rp 54 Miliar, Pemkot Bantah untuk Kepentingan Politis
KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang memploting cukup besar anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan program Bimbingan Teknis (Bimtek) di 2024 ini. Pemerintah menampik kucuran anggaran untuk Bimtek ini untuk kepentingan politis.
Klik Kaltim merangkum sejumlah belanja pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) LKPP Bontang tahun anggaran 2024 ini khususnya untuk kegiatan Bimtek dengan pagu tiap kegiatan di atas Rp 80 juta rupiah.
Di laman ini tercatat Pemkot Bontang mengalokasikan belanja Bimtek sebanyak Rp 54 miliar yang tertuang dalam 222 kegiatan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mengkonfirmasi soal belanja Bimtek, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Amiruddin Syam, mengaku belum mengkroscek jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Bimtek.
Baca Juga : Kampanye Terselubung di Bimtek RT di Bali, Basri : Tidak Ada Instruksi ke Udin Mulyono
Amir menjelaskan, dasar dari pelaksanaan kegiatan itu karena tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang. Di dalam RPJMD disebutkan salah satu sasaran pembangunan pemerintah yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Melalui kegiatan Bimtek itu, pemerintah berharap kualitas SDM peserta yang ikut meningkat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pariwisata; Sertifikasi Keamanan Keselamatan Kerja (K3); Tenaga Pendidik dan Kelompok Masyarakat.
"Kalau angkanya perlu saya kroscek dulu. Kan Bimtek banyak hal yang dilakukan. Pesertanya pun beragam," ucap Amiruddin kepada Klik Kaltim, Jumat (31/5/2024).
Baca Juga : Wali Kota Basri Bakal Boyong Ketua RT Se-Bontang Ikut Bimtek Luar Daerah Tahun Depan
Amir juga mengklaim pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bontang ikut meningkat. Menurutnya, dengan program peningkatan SDM seperti Bimtek berdampak dengan nilai IPM Bontang saat ini. Apalagi, para peserta Bimtek mayoritas diisi oleh masyarakat.
Sejalan dengan peningkatan SDM masyarakat, pemerintah juga meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana mereka diwajibkan mendapatkan 20 jam pelajaran untuk meningkatkan keterampilan.
"Angka IPM kita 81 dan jumlahnya meningkat. Meski masih dibawah Balikpapan dan Samarinda. Tapi kan peserta yang dibawa juga masyarakat," tuturnya.
Memanfaatkan Tahun Politik...Baca Selanjutnya :
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: