Agus Haris Angkat Bicara Soal Pernyataan Gubernur Rudy Seret Ketua Umum Gerindra

BONTANG- Pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud membandingkan saudara kandungnya Hijrah menjadi Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP)  dengan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dianggap keliru. 

Ketua DPC Gerindra Bontang Agus Haris menilai Gubernur Kaltim mustinya tidak membawa nama Ketua Umumnya untuk membenarkan tindakannya menunjuk saudaranya menjadi Tim Ahli. 

Pria yang kerap di sapa AH ini menilai dalam kepentingan politik apapun harusnya Gubernur tinggal menjelaskan secara profesional alasan penunjukkan adiknya sebagai tim ahli. 

Pernyataan Rudy Mas'ud menyandingkan Hasyim adik Prabowo Subianto tentu memiliki makna multitafsir. Apalagi secara aturan Gubernur tidak punya Hak Preogratif. Berbeda dengan Presiden yang diberi kewenangan secara konstitusi. 

"Saya menghormati pak Gubernur. Tapi sebagai Wakil Wali Kota dan Kader Gerindra pernyataan itu tentu keliru. Fokus Subtantif menjawab alasannya saja. Harusnya sih bisa meminta maaf secara terbuka," ucap Agus Haris saat diwawancarai jelang dirinya bermain Mini Soccer. 

Lebih lanjut Agus Haris meminta Gubernur memuat stratment agar tetap bisa menjaga kondusifitas publik. Semua pernyataan yang keluar dari Gubernur menjadi konsumsi publik. 

Eloknya pola komunikasi yang dikeluarkan Gubernur lebih mengarah pada kebijakan pembangunan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

Memastikan daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal agar bisa tetap bertahan. Serta mengakomodasi program penanganan infrastruktur yang tidak bisa dicover menggunakan APBD. 

"Tugasnya Gubernur memastikan 10 Kabupaten dan Kota ini berjalan perkembang pembangunan. Tidak perlu bawa nama Presiden untuk pembenar yang dilakukannya," terangnya. 

Sebelumnya diberitakan, Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyeret nama Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo, datang dari internal Partai Gerindra.

Bendahara DPD Gerindra Kaltim dan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai langkah tersebut tidak tepat secara etika publik.

“Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” ujarnya, Jumat (24/4/2026) seperti dilansir dari klausa.co