JAP Minta Pemodelan Risiko jadi Dasar Mitigasi Bencana Industri
Rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri bersama perusahaan industri.
BONTANG - Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang menilai penyusunan Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri tak cukup hanya bertumpu pada prosedur tanggap darurat yang selama ini diterapkan perusahaan.
Ia mempertanyakan, apakah perusahaan telah memiliki pemodelan risiko yang memetakan dampak sebaran jika terjadi kecelakaan industri, sebagai dasar perlindungan bagi masyarakat di kawasan opersional.
Menurutnya, efektivitas emergency driil atau simulasi keadaan darurat sangat bergantung pada skenario risiko yang digunakan. Simulasi dinilai kehilangan makna, apabila hanya mengacu pada potensi bahaya dengan tingkat risiko rendah, sementaea ancaman terbesar justru belum dipetakan secara menyeluruh.
"Jangan sampai kita melakukan emergency drill pada potensi risiko yang kecil. Sehingga dikemudian kejadian kita tidak akan siap. Tujuan melakukan emergency drill adalah memastikan kesiapan menghadapi kejadian ketika benar-benar terjadi," ujarnya.
Kata JAP, keberadaan pemodelan risiko bukan sekedar dokumen teknis perusahaan. Data itu, akan menjadi pijakan pemerintah dan legislatif dalam menyusun kebijakan mitigasi, termasuk menentukan wilayah yang masuk dalam peta sebaran risiko, mekanisme evakuasi, hingga pola koordinasi antarinstansi apabila terjadi keadaan darurat.
Ia juga menekankan, perusahaan semestinya memiliki sumber daya yang mampu melakukan pemodelan terhadap nilai risiko. Dengan begitu, Raperda yang sedang disusun tak hanya mengatur respon ketika bencana, tetapi juga memastikan langkah mitigasi.
"Bagaimana kami menyusun Raperda bencana industri itu, bisa mengamankan masyarakat yang masuk dalam peta sebaran risiko dan juga bagaimana sistem koordinasi," jelas JAP.
Merespon hal itu, HSE Superintendent KPI, Amrih menyampaikan, bahwa penyusunan dokumenn studi dispersi sudah masuk dalam agenda kerja. Namun, prosesnya masih berada di tahap administratif pengadaan karena melibatlam konsultan dan tim ahli.
Pun, hasil studi dispersi nantinya akan menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.
"Pemodelan terkait dampak sebaran itu memang kami sudah agendakan untuk menyusun dokumen studi dispersi," responnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
