Hanya Dibayar Rp 300 Ribu per Bulan, Dewan Minta Insentif Kader Posyandu Ditingkatkan

BONTANG - Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk menaikkan insentif kader pos pelayanan terpadu (posyandu) tahun depan.

Usulan ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada para kader yang menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting di Bontang. 

Saat ini, kata Heri, insentif yang diterima kader posyandu di Bontang hanya sebesar Rp 300.000 per bulan.

Meskipun ada rencana untuk meningkatkan insentif tersebut menjadi Rp 450.000, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai realisasi usulan tersebut.

"Rencana kenaikan insentif ini sudah lama digaungkan. Ini perlu kami dorong kembali agar menjadi perhatian, kader posyandu kita juga menjadi salah satu ujung tombak penanganan stunting," ungkap Heri baru-baru ini.

Menurut Heri, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang untuk tahun depan diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun ini, sekitar Rp 3,3 triliun.

Sementara itu, jumlah kader posyandu saat ini mencapai 514 orang, dengan total anggaran insentif yang disediakan pemerintah hanya sekitar Rp 2,3 miliar.

"Kecil itu, toh uangnya juga kembali ke masyarakat," tambahnya.

Politisi Gerindra ini menegaskan dukungannya terhadap kenaikan insentif kader posyandu, terutama jika anggaran yang ada memungkinkan.

"Kader posyandu juga membantu program pemerintah dalam hal kesehatan," terangnya.

Menurutnya peran kader posyandu selama ini sangat krusial dalam program kesehatan di tingkat kelurahan, termasuk dalam pemantauan gizi anak dan program imunisasi.

Dengan kenaikan insentif, ia berharap para kader dapat lebih termotivasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat

"Harapannya dengan kenaikan insentif ini, para kader bisa lebih termotivasi dan terus meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat," pungkasnya.