Dewan Sepakati P2APBD Disahkan, Beri Catatan Peningkatan PAD
Anggota Badan Anggaran Rustam saat menyampaikan pandangana fraksi-fraksi terkait P2APBD 2025.
BONTANG - Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Kota Bontang, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda).
Meski menyetujui Fraksi ADB memberikan beberapa catatan kepada Pemkot Bontang, diantaranya ia meminta agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski realisasi PAD telah mencapai 104,7 persen dari target.
"Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dan digitalisasi sistem pemungutan pajak," katanya.
Fraksi ADB juga meminta, pemerintah mengoptimalkan potensi Badan Usaha Milik Daera (BUMD) yang dinilai belum tergarap maksimal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Pun disektor belanja, Fraksi ADB mengapresiasi realisasi belanja daerah yang mencapaj 93,01 persen. Namun, penggunaan anggaran diminta tetap berorientasi pada hasil yang terukur.
"Kami menyoroti realisasi Belanja Tak Terduga yang hanya sebesar 11,33%, sehingga perlu evaluasi mendalam," tambahnya.
Selain itu, fraksi ini menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan masih adanya dana yang belum terserap secara optimal.
Diakhir, ia meminta optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan kewajiban jangka pendek agar kesehatan fiskal daerah terap terjaga.
"Fraksi ADB memandang perlu adanya strategi pengelolaan kas yang lebih dinamis dan terencana," tutupnya
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
