Dewan Minta Pemkot Sajikan Data Pemasangan Jargas secara Transparan

BONTANG – Ketua DPRD Bontang sementara Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta pemerintah menyajikan data secara transparan terkait daftar pemasangan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas).

Menurut Andi Faiz, penyampaian data kepada masyarakat saat ini masih simpang siur mereka belum menerima informasi secara utuh terkait dimana saja program yang dibiayai APBN ini dilaksanakan.

Di samping itu, politisi Golkar ini meminta supaya program ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau warga di wilayah pesisir.

“Soal beberapa wilayah yang tidak bisa menerima sambungan jargas, saya tidak bisa berkomentar banyak. Namun, pemerintah harus membuka data secara transparan kepada masyarakat agar penerima program jelas,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Ia juga menyoroti bahwa ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di pesisir.

“Harapan masyarakat sangat besar. Jangan sampai mereka menggantungkan harapan untuk mendapatkan jargas, tetapi saat eksekusinya mereka malah tidak mendapatkannya. Ini justru akan menciptakan masalah baru,” tegasnya.

Andi Faizal mendesak Pemkot Bontang untuk menyelesaikan pendataan secara tuntas di tahun 2024. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang berhak menerima sambungan jargas pada 2025. Tujuannya, menghindari potensi konflik maupun penafsiran yang salah.

Sejauh ini, Pemkot Bontang telah mengusulkan data pemasangan jargas gratis ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, tidak semua wilayah bisa diakomodasi, terutama kawasan perkampungan di atas air.

Pemasangan di wilayah pesisir seperti Bontang Kuala dianggap terlalu berisiko. Dari 436 sambungan yang diusulkan oleh Kelurahan Bontang Kuala, hanya kawasan darat yang diakomodasi.

Program pemasangan jargas di Bontang telah menjadi sorotan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Mereka berharap dapat menikmati fasilitas bantuan tersebut.

Namun, tantangan teknis di lapangan menjadi kendala bagi pemerintah dalam merealisasikan harapan tersebut.