AH Minta Pengawasan Narkoba di Pintu Masuk Kota Bontang Diperketat

KLIKKALTIM.COM - Kasus peredaran narkoba di Bontang kian hari makin menjadi-jadi. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta kolaborasi mengawasi serta menindak aktivitas narkotika di wilayah hukum Bontang. 

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai, kota Taman-julukan Bontang- menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba. Jalur laut masih menjadi pilihan utama masuk ke wilayah Bontang, diharapkan pengawasan dan penjagaan di Pelabuhan Loktuan masuk program prioritas pemerintah. 

Dari data terkini, untuk di bulan Juli sudah 114 gram sabu-sabu yang berhasil diamankan petugas. Jumlah tersebut diyakini lebih besar yang beredar di masyarakat. 

“Mereka juga sebenarnya korban ketidakmampuan negara. Kalau ditangkap hanya yang kecil-kecil saja, memang sulit memberantasnya,” kata pria yang akrab disapa AH ini kepada wartawan, belum lama ini. 

Menurutnya yang harus digalakkan untuk melumpuhkan pergerakan barang haram tersebut, yaitu mencari dari mana asal obat terlarang ini. Apakah di Bontang maupun Kalimantan Timur (Kal-Tim) memiliki tempat produksi atau didatangkan dari luar provinsi.

Dijelaskannya, apabila peredarannya masuk melalui jalur laut maka pihak berwajib mesti memperketat penjagaan di laut ataupun di pelabuhan. Baik pelabuhan di Kota Taman maupun di sepanjang pelabuhan Kal-Tim.

“Bukan hanya di pelabuhan Bontang tapi se-Kaltim. Pol-airud dan Badan Imigrasi, bisa bekerjasama perketat penjagaan di jalur laut. Cek semua kapal yang datang, kalau perlu bawa anjing pelacak,” sarannya.

Begitupun bila peredarannya melalui jalur darat. Badan Narkotika Nasional (BNN), pihak kepolisian atau Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba), dan lainnya bisa melakukan penjagaan di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi pintu masuknya napza ini.

“Kalau di Bontang, bisa rutin dilakukan razia di Tugu Selamat Datang, simpang Kusnodo. Periksa satu per satu kendaraan yang masuk. Misalnya narkoba yang beredar di Bontang datangnya dari Samarinda atau daerah lainnya di Kaltim bisa langsung komunikasi ke wilayah itu. Dan itu harus diambil alih Gubernur,” tuturnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah menggelontorkan anggaran untuk menambah jumlah personel kepolisian yang ditugaskan. Semakin banyak petugas, menurutnya pengedar pun akan berfikir untuk beraksi.

“Kasihan juga polisi, apalagi kalau yang mengawasi hanya 5 orang atau 3 orang saja jaga pos sedangkan pengedarnya banyak. Saya berharap pemerintah tidak hanya sekedar mengucapkan narkoba musuh bersama, tetapi juga berusaha bagaimana agar barang ini tidak beredar lagi di Kaltim,” pungkasnya.