Pemerintah Dorong Peran Perempuan Berpolitik

PENAJAM.KLIKKALTIM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) gelar kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Publik Kebangsaan Berprespektif Gender di Aula Lantai I Setkab PPU, Kamis (4/5).

Pelatihan dibuka Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Firmansyah, dihadiri anggota DPRD Provinsi Kaltim Sandra Puspa Dewi, dan Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Kependudukan, Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Mahrita, selaku narasumber.

Dikatakan ketua pelaksana Aminah, kegiatan ini sebagai proses persiapan sumber daya manusia dalam mendorong perempuan aktif berpolitik. Serta meningkatkan kapasitas publik berprespektif gender, melalui peran serta perempuan. Terutama di lembaga legislatif baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Isu kesetaraan gender menjadi hal yang dominan dalam beberapa hal. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga dunia. Budaya patriatis yang seakan tidak ramah, menempatkan perempuan pada tataran urusan domestik. Dan tidak ada hak untuk merambah area publik," ujarnya.

Senada, Kepala DP3AP2KB Riviana Noor, mengatakan pada kenyataannya komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Namun secara proposional, tidak seimbang diranah publik. Hal ini terlihat pada realita kesenjangan peranan pria dan perempuan diberbagai bidang.

"Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender, perlu dilakukan sebagai bagian citra pembangunan nasional. Sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan dalam berbagai bidang, seperti halnya politik," ungkapnya.

Hal lain yang penting dalam pemahaman gender, adanya keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, serta memberi porsi yang sama. Menerapkan kesetaraan gender kata Riviana, tidak hanya menguntungkan perempuan, namun juga laki-laki.

"Contohnya hak laki-laki mendapatkan cuti lebih panjang untuk mendampingi proses kelahiran istri, hingga produktivitas kerja akan lebih baik,” terangnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Firmansyah, menilai perempuan perlu mendapat pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender. Sejalan dengan agenda prioritas 'three end and plus one', yaitu menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi akses kesenjangan ekonomi perempuan serta meningkatkan partisipasi politik perempuan.

"Kegiatan ini bisa menjadi kesempatan perempuan untuk menggali, memiliki, serta menambah wawasan pengetahuan dan potensi diri. Sehingga menjadi wanita yang cerdas, terampil dan bertanggungjawab dalam berbagai bidang. Untuk kemudian bersinergi dengan pemerintah membangun daerah," papar Firman. (Humas11)