Gubernur Isran Noor Tekankan Protokol Kesehatan pada Pilkada Serentak

KLIKKALTIM.COM - Jelang Pilkada serentak 2020 di Kaltim, Pemprov Kaltim dan jajaran Forkopimda perlu merapatkan barisan dengan terus berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot se-Kaltim demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19.

Maka itu, Pemprov Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltim secara virtual di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (25/9/2020) pagi.

Di Kukar sendiri, acara rakor secara virtual ini berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.00 Wita. Kegiatan video konferensi ini dihadiri Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar didampingi Sekda Sunggono, Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting, Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Charles Alling, Pimpinan Kejaksaan, KPU dan Bawaslu Kukar. 

Acara dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto.

Gubernur Isran Noor menekankan akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Sekadar informasi, saat ini wilayah Kaltim menempati urutan ke-9 dari 10 besar provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Isran Noor berharap, semua penyelenggara Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 tetap patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada.

"Kita harapkan seluruh penyelenggara Pilkada Serentak 2020 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di samping tetap menjaga nilai-nilai demokrasi," kata Isran Noor.

Selain penyelenggara Pilkada, Gubernur Isran Noor juga berpesan kepada peserta Pilkada, yakni calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota agar menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas mereka, sehingga upaya dalam menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa terwujud.

"Mari kita saling menjaga untuk tidak tertular dan menularkan Covid-19. Jalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 agar tidak menjadi kluster baru penularan atau penyebaran covid-19," tuturnya.

Selain itu, gubernur mengingatkan tentang pentingnya pelaksanaan pakta integritas yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pilkada di Kalimantan Timur, yakni menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, senantiasa menjaga mempertahankan kondusivitas dan keamanan serta ketertiban masyarakat di daerah, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pilkada serentak tahun 2020 yang berintegritas damai dan berkualitas.

Gubernur Isran juga mengingatkan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2020, dan tidak akan melakukan politisasi SARA, politik uang, intimidasi kepada pihak lain dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menyarankan agar operasi yustisi di masyarakat sering digelar di wilayah kabupaten/kota.

Ia meminta pemerintah membuat denda jika pada saat operasi yustisi ditemukan warga tidak memakai masker. Agar pelaksanaan hukum semakin kuat, ia meminta peran pemerintah dan DPRD membuat peraturan ketat sehingga masyarakat tetap menaati peraturan pencegahan covid-19.

"Ada pergub menjadi perda dibahas bersama-sama DPRD. Sehingga denda bisa diberlakukan di lapangan, ini akan punya efek ke masyarakat," ujar Kapolda.

Di kesempatan yang sama, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto juga menyoroti kasus covid-19 yang terus melonjak di Kaltim. Dia menyinggung pentingnya masyarakat Kaltim menjalankan protokol kesehatan sesuai aturan yang benar, termasuk menyoroti berbagai kluster Virus Corona di Kaltim.

"Klaster perkantoran dan pelaku perjalanan mengalami peningkatan. Kaltim sendiri menjadi wilayah yang menduduki peringkat berpotensi penularan tinggi," kata Mayjen TNI Heri Wiranto.

Ia menegaskan pengawasan pada pasien tak bergejala atau orang tanpa gejala (OTG) juga penting. Sinergi TNI-Polri sangat dibutuhkan hingga lapisan bawah, tindakan tegas seperti pembubaran kerumunan dan tindakan persuasif pada warga yang tidak menggunakan masker sangat perlu.

"Termasuk warga yang isolasi mandiri, wajib diawasi," ucapnya. (*)