Rudy Mas'ud Lantik Hasanuddin Mas'ud Sebagai Ketua Forum DAS Kaltim

KLIKKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kaltim periode 2025–2030. 

Kepengurusan baru tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan daerah aliran sungai yang menghadapi tekanan akibat aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelantikan pengurus ini dipimpin Gubernur Rudy Mas'ud yang juga sebagai adik dari Hasanuddin Mas'ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/7/2026). 

Forum DAS periode 2025–2030 diisi unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, praktisi kehutanan, hingga pemerhati lingkungan.

Gubernur Rudy Mas'ud mengatakan Forum DAS diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan pengelolaan daerah aliran sungai di Kalimantan Timur.

Menurut Rudy, tantangan pengelolaan DAS semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

"Yang kami harapkan adalah solusi nyata bagi pengelolaan daerah aliran sungai di Kaltim," katanya.

Ia mengatakan ukuran keberhasilan Forum DAS bukan banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan dampak yang dihasilkan terhadap kondisi lingkungan.

Rudy berharap dalam lima tahun ke depan berbagai persoalan seperti banjir, lahan kritis, dan kualitas sungai dapat menunjukkan perbaikan melalui rekomendasi dan program yang dihasilkan Forum DAS.

Sementara itu, Ketua Forum DAS Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan daerah aliran sungai memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan karena menjadi sumber air, menopang sektor pertanian, perikanan, energi, transportasi sungai, hingga menjaga keanekaragaman hayati.

Namun, menurutnya, kondisi DAS di Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perubahan tata guna lahan, aktivitas pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta dampak perubahan iklim.

"Kita percaya daerah aliran sungai memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan. Namun tantangan pengelolaan DAS di Kaltim semakin kompleks akibat perubahan tata guna lahan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, perkebunan hingga dampak perubahan iklim," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. Forum DAS dibentuk untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan serta mengawal pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Ketua Forum DAS Nasional, Ida Bagus Putra Pratama, turut mengapresiasi pembentukan kepengurusan baru tersebut. 

Menurutnya, pelantikan Forum DAS oleh gubernur merupakan yang pertama di Indonesia dan menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengelolaan daerah aliran sungai.

“Tentu ini menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai di Kalimantan Timur,” tutupnya.