•   24 April 2024 -

Gubernur Minta Pemda Pertimbangkan Kembali Gelar PTM

Kaltim - Redaksi
11 September 2021
Gubernur Minta Pemda Pertimbangkan Kembali Gelar PTM Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor/DOK

KLIKKALTIM.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah daerah tingkat II untuk mempertimbangkan kembali rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM).  

Pertimbangan itu didasari dengan munculnya varian baru Corona, jenis varian MU. Virus ini disinyalir mudah menulari kelompok anak-anak. 

Dalam keterangan melalui humas Pemprov Kaltim, Gubernur Isran Noor mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota agar mempertimbangkan kembali sekolah tatap muka. 

Apalagi sinasi di Kaltim masih rendah. Terlebih adanya status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 3 dan 4. 

"Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Kepada semua pihak tetap waspada walaupun di sejumlah daerah level PPKM nya turun. Dan pertimbangkan benar-benar bagi daerah yang ingin menerapkan sekolah tatap muka. Kalau saya sih jangan dulu, karena cakupan vaksinasi belum memenuhi standar untuk mencapai atau membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Dan kita juga waspadai adanya lonjakan atau ledakan kasus Covid yang bisa terjadi kapanpun," kata Isran Noor kepada awak media di Tanjung Redeb, akhir pekan ini.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menyebut cakupan vaksinasi dosis 1 di Kaltim baru 31,78 persen atau 913.595 penduduk dan dosis 2 sebesar 18,73 persen (538.418 penduduk) dari target sasaran vaksinasi sebanyak 2.874.401 penduduk. 

Menurut Isran, Kaltim siap baik untuk fasilitas vaksinasi maupun tenaga kesehatan untuk vaksinasi, namun karena memang stok vaksin belum mencukupi. 

"Waktunya ada, tetapi vaksinnya tidak ada. Pemprov dan pemkab/pemkot berterima kasih atas kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan pihak-pihak terkait, seperti TNI dan Polri dengan kegiatan serbuan vaksinasi, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, perbankan, organisasi profesi, ormas hingga yayasan dan komunitas keagamaan. Karena ini sangat membantu dalam upaya percepatan realisasi cakupan vaksinasi, sehingga sesegera mungkin bisa terbentuk kekebalan kelompok di wilayah Kaltim, sebagaimana standar dari WHO, yaitu minimal 70-80 persen dari jumlah penduduk," pungkas Isran. (her/yans/admpimprovkaltim)




TINGGALKAN KOMENTAR