Walikota Terima 5 Instruksi Kemendagri, Tunda Kegiatan Seremonial hingga Pamer Gaya Hidup Mewah

BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menerima 5 poin arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tengah banjirnya aksi demonstran di beberapa wilayah. 

Kepada Klik Kaltim, Neni menjelaskan poin yang disarankan Kemendagri pertama menunda kegiatan seremonial yang tergolong dalam pemborosan anggaran. 

Kedua, meminta jajaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam memberikan keterangan atau pendapat ke masyarakat.

Kemudian, menjalankan program kerja yang berpihak terhadap masyarakat serta menjalin komunikasi baik dengan tokom adat, agama dan buruh serta komunitas lainnya. 

Menunda perjalanan dinas luar negeri. Kepala daerah diminta untuk mengendalikan wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif. 

Terakhir Pemkot atau Pemda diminta untuk menjalin kekompakan terhadap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Neni juga meminta agar jajaran Kepala OPD untuk tidak mengumbar gaya hidup mewah. Jalankan aktivitas sesuai dengan aturan serta tidak berbuat semena-mena dan merugikan masyarakat. 

"Berdasarkan rapat via Zoom kami dapat arahan 5 poin. Alhamdulillah kami menjalankannya. Terutama kegiatan seremonial yang dinilai pemborosan ditiadakan," ucap Neni Moernaeni. 

Lebih lanjut Neni mengaku pada Minggu (31/8) kemarin mengundang perwakilan driver ojek online untuk berdiskusi. 

Dalam keterangannya Neni juga megucapkan turut berduka cita atas gugurnya salah satu driver Ojek Online Affan Kurniawan. 

Dalam pertemuan itu ada beberapa masukan dari Driver Ojol. Pertama meminta pembuatan halte, kemudian bantuan perlindungan ketenagakerjaan Wi-Fi gratis, bantuan permodalan dan menyesuaikan tarif ojol. 

"Semua masukan itu kami catat dan akan diperjuangkan. Untuk fasilitas pendidikan anak mereka juga sudah di jamin Pemkot. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga sudah tercover," pungkasnya. (*)