Usulan Bentuk Pansus Penyertaan Modal BPD Kaltimtara; Ketua DPRD : Tak Harus Bikin Pansus, Tapi Akan Ditindaklanjuti

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam ikut angkat bicara terkait usulan dari anggotanya agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyertaan modal Rp 133 miliar ke BPD Kaltimtara. 

Andi Faiz-sapaan akrabnya mengatakan, usulan dari Fraksi Amanat, Demokrat dan Bergelora (ADB) akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD. 

Namun, ia menilai pembentukan Pansus harus didukung dengan argumentasi yang kuat tak ujug-ujug karena persoalan bagi hasil yang minim.

Menurut politisi Golkar ini, penyertaan modal ke Bank Kaltimtara merupakan bentuk bisnis yang tidak selalu menghasilkan keuntungan berlipat. 

Berbeda halnya jika uang senilai Rp133 miliar tersebut didepositokan ke Himpunan Bank Negara (Himbara), karena secara bisnis keuntungan daerah sudah ditetapkan melalui bunga.

"Pengambilan sikap ada mekanismenya. Karena jadi pertanyaan publik. Ini kan bisnisnya sebagai penyertaan modal, bukan deposito. Pasti angkanya fluktuatif. Nanti kami bahas," ucap Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Namun, ia sependapat bahwa dividen yang terkoreksi harus ditindaklanjuti. Makanya, pekan depan Komisi B akan bertandang ke Bank Kaltimtara pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait pembagian dividen yang diterima Bontang.

"Kami juga tidak mau angkanya turun terus. Pekan depan kami ke sana. Kan ada namanya resiko bisnis," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyertaan modal daerah Pemkot Bontang ke Bank Kaltimtara.

Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora DPRD Bontang, Sumardi Syawal, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9) siang.

Fraksi ADB beranggapan Pansus perlu dibentuk untuk mengevaluasi secara menyeluruh keuntungan atau dividen yang hanya mencapai Rp3,3 miliar pada 2026.

"Penyertaan modal kita Rp133 miliar. Kemudian dividen yang tercatat hanya Rp3,3 miliar. Harus dibuat Pansus untuk mengevaluasi hal itu," ucap Sumardi.