Tunggu Putusan Wali Kota, Pilih Sewa Mobil Dinas atau Beri Tunjangan

KLIKKALTIM.COM - Pemerintah Kota Bontang tengah mempertimbangkan alternatif penyediaan mobil dinas bagi pejabat melalui dua opsi. 

Hasil kajian antara Pemkot Bontang bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI lahir dua opsi penyediaan mobil dinas, pertama dengan skema sewa atau rental kendaraan. 

Kedua, dengan pemberian tunjangan ke pejabat bersangkutan. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Amiluddin mengatakan, di APBD-Perubahan 2021 sudah tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru. Kendaraan baru hanya dibolehkan untuk jenis-jenis tertentu, semisal mobil pemadam.

"Jika mobil pejabat tidak lagi diadakan, jadi yang telah mengusulkan kemarin langsung kami coret," sambungnya. 

Klik Juga : Bisa Hemat Rp 80 Miliar, BW Usul Mobil Dinas Pejabat Disewa Bukan Beli Baru

Amiluddin mengatakan, keputusan memilih dari dua opsi itu berada di tangan wali kota. "Apakah akan sewa saja, atau mau beri uang tunjangan operasional kendaraan pejabat belum diputuskan," ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/9/2021).

Ia menjelaskan, opsi yang ditawarkan dari LAN dinilai lebih efisien. 

Misalnya, untuk opsi sistem sewa mobil, di tahun pertama pelaksanaannya daerah bisa menghemat anggaran sekitar 30 persen. Ketimbang harus beli mobil baru. Di tahun kedua, efisiensi bisa menyentuh angka 50 persen. 

Penghematan itu bisa diperoleh karena Pemkot tak perlu menganggarkan pemeliharaan mobil setiap tahunnya.

"Karena pihak ketiga lah yang akan menanggung beban tersebut, termasuk biaya perpanjangan STNK," ucapnya. 

Ia mengaku, dua opsi sewa mobil ataupun beri tunjangan berdampak terhadap penghematan anggaran daerah. 

Saat ini, tergantung dari keputusan pimpinan saja.

"Mudah-mudahan bisa bertemu dalam waktu dekat," pungkasnya.