Tak Diberi Modal, Unit Usaha Perusda Milik Pemkot Bontang Berutang Rp 4,5 Miliar

KLIKKALTIM.COM - PT Laut Bontang Bersinar (LBB) yang mengelola Pelabuhan Loktuan memiliki 2 hutang dari mitra dengan nominal jumbo. Total hutang unit usaha Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) milik Pemkot Bontang itu sebanyak Rp4,5 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur PT LBB Lien Sikin saat dipanggil DPRD Bontang pada Selasa (24/10/2023) kemarin. Hutang pertama diambil saat pengoperasian awal senilai Rp3 miliar. Pinjaman ini akan dibayar sesuai skema kerjasama selama 5 tahun. Setiap bulan PT LBB harus berbagi hasil Rp75 juta per bulan.

Baca juga: Carut Marut PT LBB, Andi Faiz Cecar Dewas Perumda AUJ

Kemudian dengan mitra kedua hutang senilai Rp1,5 miliar. Dengan skema bagi hasil dari pinjaman itu sebulan Rp62 juta. 

"Untuk pinjaman total Rp4,5 miliar. Untuk pihak pertama tersisa 3 tahun dan pihak kedua tersisa 2 bulan lagi. Hutang itu dilakukan karena tidak ada penyertaan modal dari Perumda AUJ selaku induk perusahaan daerah," kata Lien Sikin. 

Dari catatan Klik Kaltim, laba bersih PT LBB setiap bulan senilai Rp400 juta. Setelah dipotong pajak menjadi Rp350 juta. 

Uang itu diapkai untuk pembayaran gaji 24 karyawan serta kewajiban setor bagi para mitra kerja. Total pengeluaran PT LBB mencapai Rp297 juta. 

Baca Juga : Direktur Perumda AUJ Buka-Bukaan Sengkarut PT LBB: Pekerja Overload, Banyak Titipan

Sementara sisa dari laba bersih itu senilai Rp53 juta diakui Lien Sikin dipakai untuk keperluan operasional lainnya. 

"Semua pengeluaran kita jelas tercatat. Kemudian untuk komitmen pembayaran gaji karyawan juga tetap didahulukan," sambungnya. 

Dikonfirmasi juga Direktur Perumda AUJ Abdu Rahman mengaku memang tidak menyertakan modal bagi PT LBB. Pendirian LBB sendiri juga berdasarkan keinginan Pemkot Bontang untuk mengelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

Pada 2021 lalu itu baru pengelola pelabuhan untuk yang darat dikelola oleh LBB. Saat pertama beroperasi pun PT LBB harus menyerahkan kontribusi tetap ke Pemkot Bontang. 

Nilainya Rp450 juta. Setelah itu baru beroperasi di tengah kondisi keuangan yang tidak ada. Berbeda kalau ada penyertaan modal. 

"Mengurusnya tidak mudah. Kalau banyak uangnya gampang saja dibagi-bagi. Saat ini kan memang tidak ada. Ini yang membuat pusing PT LBB," terang Abdu Rahman. 

Itu semua disampaikan saat adanya rapat RDP PT LBB bersama dengan DPRD Bontang. Di dalam rapat itu Wakil Ketua DPRD Bontang juga meminta transpatansi anggaran penghasilan pelabuhan yang dikelola perusahan plat merah tersebut. 

"Harus jelas aliran uang itu kemana saja. Ini menjadi pertanyaan bagi semua orang gimana progres pelabuhan setelah dikelola PT LBB," ucap Agus Haris.