Soroti Carut Marutnya Data di OPD, Winardi: Bisa Sesatkan Arah Kebijakan dan Buang Anggaran

KLIKKALTIM, BONTANG - Persoalan carut marutnya data antar organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi penghambat utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Kota Bontang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, saat menyoroti lemahnya keselarasan informasi antar sektor pemerintahan.

Menurutnya, ketidakakuratan dan kontradiksi data yang disodorkan OPD, terutama terkait UMKM, kemiskinan, hingga aset daerah, berpotensi besar menyebabkan kesalahan arah kebijakan.

“Contohnya, Disperindakop mengklaim jumlah UMKM meningkat. Tapi Bapenda menunjukkan justru terjadi penurunan pemasukan dari sektor makan minum,” ungkapnya, Senin (26/5/2025).

Kondisi itu menurutnya menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas data dan efektivitas program pemberdayaan yang selama ini digulirkan.

Ia menekankan bahwa data yang simpang siur seperti itu tidak hanya berisiko menyesatkan arah kebijakan, tapi juga bisa membuang-buang anggaran karena target yang tidak tepat sasaran.

“Bagaimana kita bisa mengalokasikan dana untuk UMKM kalau datanya saja tidak jelas, berapa yang aktif, tutup, atau baru buka,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem database di tiap OPD, sekaligus memperkuat integrasi data lintas sektor.

“Kalau perlu, anggarkan khusus. Bangun sistem database yang benar-benar solid. Karena ini menyangkut arah kebijakan dan masa depan pelaku usaha kecil,” sarannya.

Ia meyakini investasi untuk memperbaiki sistem data akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang, terlebih jika digunakan sebagai landasan penyusunan program strategis pemerintah ke depan.

Winardi pun berharap Wali Kota Bontang segera mengambil langkah tegas untuk membenahi sistem pendataan di tiap OPD, demi terciptanya kebijakan yang akurat, terukur, dan tepat sasaran. (Adv/as)