Setelah Gubernur; Giliran Pimpinan DPRD Kaltim yang Beli Mobil Rp 6,5 Miliar

KALTIM - Belanja barang mewah para pejabat di Kalimantan Timur terus terungkap satu demi satu. Setelah Pengadaan mobil dinas Gubernur Rp 8,5 miliar giliran pimpinan DPRD Kaltim yang membeli mobil dinas mewah seharga Rp 6,5 miliar. 

Melansir dari klausa, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, membenarkan pengadaan tersebut. Namun, dia menepis anggapan bahwa anggaran itu hanya untuk dirinya sebagai ketua lembaga.

“Iya benar ada pengadaan. Tapi itu bukan hanya untuk ketua, melainkan untuk AKD (alat kelengkapan dewan) juga. Totalnya sekitar Rp6,5 miliar. Dari spesifikasi yang ada, paling kelasnya Pajero untuk masing-masing,” ujar pria yang juga kakak Kandung dari Gubernur Kaltim ini.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas mengatakan, kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kendaraan dinas lama yang dinilai sudah uzur. Rata-rata kendaraan telah digunakan selama delapan tahun. Menurutnya, biaya perawatan yang terus membengkak tidak lagi sebanding dengan usia pakai.

“Mobil sebelumnya sudah 8 tahun, jadi cukup tua dan biaya perawatannya besar. Daripada terus diperbaiki, lebih baik dilakukan pengadaan baru dengan perhitungan yang jelas,” katanya.

Politikus Golkar itu memastikan proses pengadaan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Mulai dari Analisis Standar Belanja (ASB), pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pembelian melalui sistem e-katalog pemerintah.

“Analisis standar belanjanya ada, pengawasannya juga berjalan. Pengadaan lewat e-katalog, jadi tidak mungkin dilakukan sembarangan,” tegasnya.

Hamas juga menanggapi sorotan terhadap pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kaltim. Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui analisis kebutuhan dan pertimbangan efisiensi jangka panjang.

Dia menyinggung kondisi geografis Bumi Etam yang memiliki medan berat di sejumlah wilayah. Daerah seperti Bongan hingga Penajam Paser Utara disebut membutuhkan kendaraan yang prima untuk menunjang mobilitas dan keamanan perjalanan dinas.

Selain itu, dia menyoroti belum adanya kendaraan operasional milik pemerintah daerah di Jakarta. Selama ini, setiap agenda kedinasan di ibu kota, termasuk penyambutan tamu, masih mengandalkan sistem sewa.

“Kita belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada kegiatan atau tamu, akhirnya sewa. Idealnya memang ada kendaraan sendiri,” ucapnya.

Hamas menegaskan, pengadaan kendaraan dinas ini bukan sekadar soal fasilitas atau kenyamanan pejabat. Ia mengklaim kebijakan tersebut dihitung dari aspek efisiensi anggaran dalam jangka panjang.

“Ini bukan persoalan kenyamanan. Kami melihatnya dari sisi efisiensi. Daripada terus keluar biaya perawatan yang besar, lebih baik dilakukan pengadaan dengan pertimbangan matang,” pungkasnya. (klausa/KlikKaltim)