Rustam Minta Pemkot Berbenah, Urusan Pariwisata dan Pendidikan Jangan Digabung

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang meminta pemerintah segera merevisi tugas pokok dan  fungsi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tumpang tindih. 

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, terdapat kekeliruan terkait kewenangan di sejumlah perangkat daerah. Walhasil, kinerja dinas semrawut karena tugas mereka saling berkelindan satu sama lainnya. 

Salah satu kasusnya semisal urusan kebudayaan yang saat ini dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang. Urusan kebudayaan, menurut politisi Golkar ini sejatinya menjadi kewenangan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) sebab terkait dengan agenda promosi kebudayaan dan wisata. 

"Coba lihat Bontang Carnival City (BCC) acara tahunan tapi selama ini yang urusin Disdikbud. Harusnya fokusnya ke pendidikan bukan promosi wisata," ujar Rustam kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

Sedangkan, di Disporapar juga dianggap tak efektif dalam melaksanakan kegiatan promosi wisata daerah lantaran tugasnya digabung dengan program-program yang tak berhubungan dengan wisata. Misalnya, urusan pemuda dan olahraga. 

Pemerintah harus punya instansi yang kapabel untuk melaksanakan semua urusan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Untuk menunjang itu, diperlukan perangkat daerah yang solid dan fokus supaya tugas dari OPD bisa dimaksimalkan. 

"Kita usulkan supaya nomenklatur OPD itu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Tak digabung seperti sekarang karena pasti menyulitkan," ungkapnya.