Pengamat Ekonomi Sebut Deposito Pemkot Bontang Rp600 Miliar Bukan Prestasi

KLIKKALTIM.COM- Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyebut langkah Pemkot Bontang mendepositokan anggaran Rp600 miliar ke bank konfensional tidak menabrak regulasi. Kendati begitu, kebijakan ini justru bukan dikatakan sebuah prestasi.

Apalagi anggaran besar tersebut didapat hasil dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Anggaran SilPA bersumber dari pos belanja yang tidak terserap oleh pemerintah. 

Purwadi mengatakan, seharusnya Pemkot Bontang dan DPRD bisa memaksimalkan anggaran besar itu agar produktif untuk masyarakat. Bukan justru disimpan dan hanya mendapatkan keuntungan kecil dari bank. 

Baca Juga : Soal Keputusan Deposito Rp 600 Miliar ke Bank Konvensional, Basri : Ini Rekomendasi DPRD Bontang

Belum lagi di Bontang sendiri masih banyak persoalan. Seperti daya beli masyarakat yang menurun, angka kemiskinan, dan pengangguran yang masih tertinggi secara presentasi di tingkat Kaltim. 

"Tidak salah memang Pemkot depositokan uangnya. Tapi itu bukan dinilai prestasi. Kann anggaran itu dari dana yang tidak terserap," ucap Purwadi kepada Klik Kaltim. 

Baca Juga : Rustam Beberkan Uang Daerah Rp 600 Miliar Dideposito ke 3 Bank Konvensional

Lebih lanjut, Pemkot Bontang juga diminta untuk kreatif untuk meningkatkan kemandiri fiskal. Hingga saat ini pendapatan daerah Bontang masih ditopang dengan dana transfer pemerintah pusat. 

SilPA yang Terus Meningkat

Kegagalan Pemkot Bontang memanfaatkan program dilihat dari angka SilPA disetiap tahunnya. Dari data yang diterima Klik Kaltim. Pada 2021 lalu SilPA mencapai Rp300 miliar. Kemudian 2022 Rp394 milar. Kemudian meningkat lagi Rp400 miliar di 2023.

Sementara presentase PAD Bontang juga yang mengalami stagnansi diangka Rp200 miliaran. Tren ini pun harus disikapi dengan sigap. Karena bisa saja Bontang mengalami defisit saat Pemerintah Pusat akan mengerem belanja daerah yang masih bergantung pada dana transfer. 

"Pemkot Bontang harusnya biaa belajar dari pengalaman sebelumnya. Dimana sempat defisit dan APBD hanya mencapai Rp900 miliar. Tidak seperti saat ini yang angkanya hampir Rp3 Triliun tapi justru tidak dimanfaatkan dengan baik," sambungnya. 

Ketimbang di Bank, lanjut Purwadi, uang tersebut akan lebih bermanfaat dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Ketika program itu berhasil pastinya anggaran itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah. 

Karena perekonomian warga meningkat. Atau dana itu bisa juga dipakai untuk penyertaan modal ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda). 

"Banyak cara. Agar uang itu bermanfaat dan berputarnya di dalam daerah. Kalau sekarang kan coba dilihat banyak program berjalan tapi uangnya tidak berputar di dalam daerah," pungkasnya.