Pemkot Coret Rp 900 Miliar Belanja Daerah Tahun Depan; APBD 2026 Disahkan Rp 1,9 Triliun
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni bersama Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam saat menandatangani kesepakatan APBD 2026 (Ist).
BONTANG- Pemkot Bontang harus memangkas sekitar Rp 900 miliar belanja di tahun anggaran 2026 nanti.
Pemkot dan DPRD Bontang bersepakat menetapkan APBD Bontang tahun 2026 sebesar Rp 1,9 triliun atau minus Rp 900 miliar dari penyampaian nota keuangan pada Agustus lalu.
Kala itu, Pemkot menyampaikan daftar belanja sebesar Rp 2,8 triliun. Belakangan, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah walhasil pemerintah harus menghitung ulang belanjanya.
Dari rapat pengesahan APBD 2026, Minggu (30/11/2025) kemarin diketahui anggaran Rp 1,9 triliun itu bersumber dari 3 sumber pos pendapatan diantaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 371 miliar.
Kemudian pos Pendapatan Transfer sebanyak Rp 1,2 triliun. Terakhir pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp 23 miliar. Serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Dari catatan klikkaltim, APBD Bontang menurun Rp 1,2 triliun (year on year) dari tahun sebelumnya.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, meski APBD 2026 terpangkas. Program penanganan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengetasan kemiskinan tetap berlanjut.
Hanya ada beberapa penyesuaian anggaran yang sebelumnya dikenakan standar tinggi saat ini harus dipangkas karena ketersediaan kas menyusut.
"Infrastruktur pasti berkurang. Begitu juga program lainnya. Bedah rumah saja kami pangkas tahun depan hanya sekitar 10 unit," ucap Neni.
Lebih lanjut, Neni juga meminta masyarakat untuk tetap mendukung program Pemkot Bontang. Kekuatan saat ini Pemkot Bontang akan melobi seluruh relasinya di pemerintah pusat ubtuk mendapatkan anggaran.
"Kami akan berjuang. Di post anggaran ini juga belum masuk penerimaan dari Bankeu Provinsi Kaltim," tuturnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: