Pembelian Kapal di DPPKB Bontang Disoal Dewan 

KLIKKALTIM.COM - Pengadaan kapal di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) senilai Rp 920 juta disoal DPRD Bontang. 

Pengadaan kapal DPPKB itu disoal dewan saat rapat kerja Komisi I di sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/8/2022).

Menurut anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming menilai, pengadaan kapal senilai Rp 920 juta disebut tidak efektif.
Pasalnya kegiatan kunjungan ke wilayah pesisir bukan merupakan agenda rutis setiap hari.

“Jadwal berkunjungnya kan juga tidak tiap hari atau perminggu, saya rasa akan mubazir saja ditambah harus ada perawatan,” ungkapnya saat dikonfirmasi usai rapat.

Maming menjelaskan, seharusnya pengadaan kapal tersebut bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).Mengingat OPD tersebut memiliki aktivitas rutin ke wilayah pesisir.

Pasalnya, selama ini alat transportasi para tenaga pendidik yang mengajar di wilayah pesisir, kerap dikeluhkan.

“Para guru membutuhkan kapal. Jadi harus kerjasama agar kapal bisa dimanfaatkan para tenaga pengajar,” bebernya.

Rencananya, proyek pengadaan kapal tersebut akan dikoordinasikan dengan Disdikbud.
“Kami akan komunikasikan nanti agar dibisa dipakai juga para guru yang ngajar di pesisir,” terang Maming.

Sementara Sekertaris Dinas DPPKB Kota Bontang, Srie Mariyatini menyebutkan, anggaran pengadaan kapal atau speed boat ini bersumber dari APBN.

Adapun peruntukannya untuk penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir.
Misalnya di Selangan dan Pulau Gusung.

“Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Sebelumnya itu kami selalu menyewa kapal,” jelasnya.