Muslimin Tawarkan 2 Skema 'Selamatkan' Honorer Bontang

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang bersama Badan Kepegawaian dan SDM terus bekerja maraton mencari solusi atas rencana penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang. 

Sejauh ini, Komisi I DPRD Bontang dan Pemkot tengah menyiapkan 2 skema untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada pegawai honorer. 

Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin menjelaskan, skema pertama mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian, para pegawai yang tak lolos diangkat menjadi tenaga outsourcing atau alih daya dengan kriteria tertentu. 

Untuk mewujudkan itu, pemerintah tengah mendata seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang mulai dari jejang pendidikan hingga masa pengabdian. 

“Tetapi tidak mungkin 2 ribu lebih honorer itu bisa dingkat semua jadi PPPK. Makanya sebagian mungkin outsourcing,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Bontang, Rabu (3/8/2022).

Dijelaskan Muslimin, pengangkatan PPPK tentu ada syarat khusus dari MenPAN-RB.

Misalnya kualifikasi standar pendidikan pegawai. Kemudian menyesuikan tingkat kebutuhan formasi kerja yang di butuhkan pemerintah daerah.

“Tapi kalau bisa kita utamakan yang sudah lama mengabdi. Makanya kita rapatkan terus dengan BKPSDM,” ujarnya.
elain itu, Muslimin juga mengingatkan Pemkot Bontang agar skema outsourcing pegawai tidak memberikan syarat standar pendidikan.

Karena ada juga pegawai sudah lama mengabdi tapi pendidikan nya ijazah SMP. Jadi mereka tetap harus diakomodir. "Kalau tidak bisa PPPK, yah alih daya pihak ketiga,” terangnya.