Belanja Pegawai Bontang Capai Rp 645 Miliar, Wawali : Kalau Tak Kerja Bener Kita Ganti

KLIKKALTIM.COM- Besarnya anggaran buat belanja pegawai Pemkot Bontang turut mendapat atensi Wakil Wali Kota Bontang Najirah. 

Belanja pegawai yang mencapai Rp 645 miliar seharusnya dibarengi dengan kinerja maksimal.  

Secara akumulasi sekitar 43 Persen atau sekitar Rp 645 Miliar untuk gaji dan tunjangan ASN serta anggota dewan dan kepala daerah. 

Dengan presentase itu, Pemkot Bontang melanggar UU HKPD 2022. Sebab, ketentuan pemerintah daerah diminta belanja pegawai mereka maksimal 30 persen. 

Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah bereaksi agar PNS bisa bekerja lebih maksimal. 

Pembiayaan yang tidak sedikit itu tentu menjadi pelecut agar kerja profesional. 

Didalam rangkaian agenda Lapor Pak setiap minggunya dijadikan ajang evaluasi kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Pasti kita tekan untuk, ASN biar disiplin dalam bekerja. Kalau tidak akan digeser dan diganti dengan yang lain. Utamanya soal menjalankan program atau dalam segi pelayanan masyarakat," ucap Najirah kepada Klik Kaltim, Rabu (21/9/2022). 

Klik Juga : Gemuknya Belanja Pegawai Bontang; Tembus Rp 645 Miliar, Melebihi Ketentuan Pusat 

Bahkan Najirah tidak segan menyampaikan sinyal rotasi jika ada ASN yang bekerja dibawah target. Selama ini Pemkot Bontang intens melakukan evaluasi secara berkala.

Apalagi, tidak mampu mencapai standar mendukung pelaksanaan visi dan misi Wali Kota Bontang Basri Rase, dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah. 

"Kita tidak segan evaluasi. Bahkan bisa saja menggeser posisi ASN yang dinilai tidak cekatan dalam bekerja. Meski alokasi tidak membengkak kinerja harus optimal," pungkasnya.