APBD Bontang Rp 2,5 T; Dana Transfer Pusat Gemuk, Pendapatan Daerah Seret

KLIKKALTIM.COM - Asumsi penerimaan APBD Bontang di semester kedua tahun ini berkisar Rp 2,5 triliun. Nilai fantastis itu kali pertama terjadi sejak Kota Bontang berdiri otonom. 

Namun, mirisnya cuan yang melimpah itu bukan karena kerja pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi melainkan dana transfer pusat yang meningkat. 

Hingga saat ini Kota Bontang bergantung 70 persen lebih dari dana transfer pusat. Uang dari pusat yang dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. 

"Miris sebenarnya karena tambahannya bukan karena kerja Pemda. Siapapun kepala daerahnya kalau begini pasti naik APBD," kata Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam baru-baru ini. 

PAD bersumber dari 4 pos pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. 

Baca Juga : APBD-P Bontang 2023 Ditarget Rp 2,4 T, Pemkot Alokasikan ke Penanganan Banjir hingga Beli Mobil Operasional

Di sektor pajak daerah ada 11 objek pajak mulai dari pajak hiburan hingga pajak reklame. Pos pendapatan ini paling dalam turun, diprediksi hingga Rp 23 miliar.

Sementara itu pos Retribusi daerah, penerimaan dari dinas yang memungut retribusi seperti parkir hingga layanan kesehatan. Pos ini juga turun dari Rp 4,1 miliar menjadi Rp 2,7 miliar.

Sedangkan, di pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan paling tinggi disumbang penerimaan BUMD. Semula targetnya Rp 4,2  miliar diprediksi turun menjadi Rp 3,5 miliar. 

Pun demikian, penerimaan daerah dari Lain-lain PAD yang sah meningkat. Pos pendapatan ini bersumber seperti selisih pengadaan barang dan jasa. 

"Tolong lah pemerintah digenjot PAD yang ada.  BUMD juga di-push supaya berkontribusi," ungkap Andi Faiz. 

Baca Juga : Bakal Cetak Sejarah, APBD-P Bontang 2023 Diprediksi Tembus Rp 2,2 Triliun

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengatakan, pemerintah sudah berupaya mengenjot PAD dari potensi-potensi yang ada. 

Hanya saja, beberapa pos mengalami tekanan di lapangan salah satunya penerimaan dari Pemotongan Rumah Hewan (RPH). "Karena sekarang banyak konsumsi daging frozen, makanya jumlah sapi yang dipotong berkurang. Walaupun tidak signifkan tapi salah satu kasus seperti itu," ujar Aji.