KPU Bontang Tetapkan 131 Ribu DPT di Pemilu 2024

KLIKKALTIM.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada rapat pleno terbuka, Rabu (21/6/2023). 

Total DPT yang disahkan sebanyak 131.595 orang. Penetapan ini juga dihadiri seluruh tamu undangan baik Pemkot Bontang, Forkopimda, Partai Politik, dan tamu lainnya. 

Ketua KPU Bontang Erwin mengatakan, untuk penetapa DPT ini sudah melalui proses panjanh. Dimulai dari hasil perbaikan pencoklitan yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Data yang ditetapkan itu terdiri dari 3 wilayah Kecamatan. Diantaranya,Kecamatan Bontang Utara sebanyak 58.811 orang, Kecamatan Bontang Barat sebanyak 21.697 orang, dan Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 50.087 orang.

Baca Juga : Jelang Penutupan Pendaftaran Bacaleg, 5 Parpol di Bontang Belum Teregister

Jumlah penetapan ini berkurang. Karena saat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) jumlah pemilih sebanyak 131.723 orang. Nilainya menyusut sebanyak 971 orang. 

"Iya ini data final sudah. Nanti kita dari data itu akan membangun sebanyak 532 TPS. Menyusutnya data DPT berasal dari deteksi data ganda, dan adanya masyarakat yang meninggal dunia ," kata Erwin. 

Lebih lanjut, serangkaian proses juga sebelumnya berlangsung. Mulai dari tanggapan dan saran masyarakat, masukan partai politik, dan koordinasi lintas sektor. 

Untuk issue perubahan DPT dikemudian hari, KPU Kota Bontang sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk teknis dari KPU Pusat. 

"Iya kalau data nanti ada tambahan atau berubah kita belum dapat knstruksi lagi," sambungnya. 

Dikonfirmasi juga Wali Kota Bontang Basri Rase berharap dengan ditetapkannya DPT ini bisa menjadi pegangan yang kuat dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Semua warga dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya di 2024 mendatang. Kepada KPU,Bawaslu, dan jajaranya Basri mengucapkan terimakasih sudah bekerja dengan maksimal. 

"Setiap warga negara punya hak pilih. KPU sebagai penyelenggara harua bisa memastikan Pemilu berjalan dengan baik. Begitu juga Bawaslu yang harus bisa mengawasi," terang Basri.