KPKP Pertanyakan Keseriusan Pemkot Bontang Tangani Banjir.

KLIKKALTIM.COM- Komite Peduli Kebijakan Publik (KPKP) mempertanyakan keseriusan Pemkot Bontang dalam penanggulangan banjir. 

Keprihatinan itu muncul, atas keresahan masyarakat yang terdampak banjir saat terjadi hujan deras, kiriman air dari hulu sungai Bontang, dan akibat pasang surut air laut. 

Sekretaris Jendral KPKP, Bambang Suryanto mengatakan, pada Senin (6/6/2022) kemarin bersama dengan para Ketua RT menyambangi Kantor Wali Kota Bontang. 

Seluruh audiens ditemui langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah, serta OPD yang terkait penanggulangan banjir. 

Didalam rapat tersebut, perwakilan KPKP menyampaikan keluhan para masyarakat yang sangat dirugikan karena terjadinya banjir. 

Penanganan banjir yang sampai saat ini belum menunjukkan progres apapun juga sangat disayangkan oleh perwakilan Ketua RT. 

Klik Juga : Jenuh Sering Kebanjiran, Warga di Api-Api Niat Jual Rumah

"Bagaimana tidak resah kalau Pemkot Bontang masih minim memberikan aksi nyata program penanganan banjir. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan penanganan yang lamban," kata Bambang Suryanto saat dikonfirmasi Klik Kaltim, Rabu (8/6/2022). 

Selanjutnya, Pemkot Bontang harus segera mencarikan solusi utama banjir di hulu sungai. Pasalnya, jika tidak adanya tampungan yang cukup, air tentu akan mengalir ke tengah kota dan berdampak terhadap banjir. 

Titik jenuh masyarakat korban banjir dikatakan Bambang sudah mulai memuncak. Sampai dimana masyarakat melaksanakan gotong royong serta urunan untuk melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase. 

"Ini bentuk keresahan warga. Jadi, kita tidak bisa membiarkan masyarakat bergerak sendiri padahal mereka punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermukim," sambungnya. 

Klik Juga : Pemkot Bontang Konsisten Jalankan Jumat Bersih

Lebih lanjut, Bambang juga menawarkan agar Pemkot Bontang mengkoneksikan saluran drainase untuk mempermudah air bisa cepat terbuang ke laut. 

Selain itu, memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat membuat serapan air menjadi maksimal. Kemudian program penurapan yang sesuai kebutuhan. Serta, normalisasi sungai yang berkelanjutan. 

Tercatat saja, sedimentasi ketebalannya mencapai 1 meter lebih. Belum lagi saat daya tampung yang membuat air tidak bisa maksimal. 

Selanjutnya, ada kewajiban tanggung jawab sosial dari perusahaan yang juga harus berpartisipasi dalam penanganan banjir. Paling tidak anggaran CSR kedepannya bisa dialokasikan. 

"Itu catatan untuk Pemkot Bontang yang harus segera ditangani. Perusahaan juga harus terlibat dalam penanganan banjir," pungkasnya.