Dinas-dinas Dapat Rapor Merah Dewan

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang punya penilaian tersendiri atas kinerja pejabat perangkat Pemkot Bontang. Sejak 2019 bermitra dengan pemerintah, 25 anggota dewan memiliki rapor bagi sejumlah pegawai. 

Klik Kaltim menghubungi seluruh anggota dewan Bontang. Mereka diberi pertanyaan atas pengalaman selama bermitra dengan perangkat daerah. 

Dari 25 anggota parlemen yang dihubungi ada yang enggan memberikan penilaian atas kinerja OPD. Pun ada 11 wakil rakyat tak merespon pertanyaan yang diajukan wartawan. 

Hasilnya, ada dua dinas yang mayoritas disoal mereka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan. 

Dua dinas ini, menurut mayoritas legislator tak berkinerja baik. Dari pertanyaan yang diberikan, 9 anggota dewan menyebut kinerja dua dinas itu tak baik. 

Klik Juga : Mutasi Pejabat Perdana Basri - Najirah Digelar Waktu Dekat

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyebut kinerja kedua OPD itu memang tak baik. 

Andi Faiz secara subjektif, mencontohkan program yang gagal dilaksanakan dinas, semisal, tak terserapnya bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim senilai Rp 33 miliar tahun ini. 

Mayoritas Komisi III DPRD juga sependapat, dua dinas itu juga meraih rapor merah. Ketua Komisi III Amir Tosina menilai, kinerja Dinas PUPR dan Disperkimtan kurang memuaskan. 

"Iya memang dua dinas itu (PUPR dan Perkimtan) kurang baik," katanya. 

Di luar dua dinas tadi, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang juga menerima nilai rendah dari legislator. Ada 5 dewan yang memberi poin kecil untuk instansi pengelola tender proyek ini. 

Klik Juga : Dua Proyek Senilai Rp 33,4 Miliar Menguap, Kerja Panitia Tender Disoroti DPRD

Anggota Komisi III Agus Suhadi  mengaku kegagalan dua proyek penanganan banjir dan perbaikan jalan yang bersumber dari Provinsi Kaltim karena ULP. 

"Yah ULP juga rendah lah," ungkap politisi PDIP yang juga barisan pemenang Pilkada 2020 ini. 

Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja juga menerima poin rendah dari 3 anggota dewan. Anggota Fraksi Golkar - Nasdem, Bakhtiar Wakkang menilai selain kedisplinan, Satpol PP juga gagal menjalankan Perda Kota Bontang. 

"Saya nilai ada dua, Satpol PP karena banyak Perda yang tak dilakukan (penertiban baliho dll) dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan," ujar Bakhtiar. 

Selain dinas tadi, ada juga dinas yang dinilai kurang memuaskan. Ada 3 dewan yang enggan disebut namanya memberikan penilaian rendah untuk 3 dinas, yakni Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Dinas Raih Nilai Baik 

Sementara itu, Organisasi perangkat daerah yang menerima hasil baik paling banyak ditujukan untuk Badan Pendapatan Daerah. 

3 orang dewan memberi poin tinggi untuk Bapenda, karena dinilai bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. 

"Saya lihat inovasi di masa pandemi ini cukup baik yah, saya harap bisa dipertahankan," ungkap Andi Faiz. 

Klik Juga : Sering Absen Rapat, Dewan Sentil Kepala Satpol PP

Dinas dengan nilai tinggi juga dialamatkan untuk Dinas Perhubungan. Ketua Komisi III, Amir Tosina dan anggotanya, Astuti serta Agus Suhadi. 

Ada pula dewan secara personal memberi penilaian baik untuk dinas tertentu, Anggota Komisi II Ridwan misalnya menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan layak terima nilai tinggi. 

Astuti, menilai Satpol PP cukup baik. "Kalau saya cukup bagus Satpol PP," ujar politisi PPP ini. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Agus Haris menilai semua dinas di pemerintahan Basri - Najirah cukup patuh terhadap perintah pimpinannya. 

3 anggota dewan lainnya enggan disebut nama mengaku Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Kesbangpol serta Kelurahan Berbas Pantai berkerja baik. 

Jadi Pertimbangan Wali Kota 

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, penilaian dewan atas anak buahnya hal yang wajar. 

Ia mengapresiasi dewan telah memberikan penilaian atas kinerja perangkat daerah. "Yah itu memang sudah sewajarnya," ungkap Basri kepada Klik Kaltim. 

Klik Juga : Mutasi Pegawai November, Basri : Banyak Pejabat Lobi-lobi Posisi

Ia menambahkan, penilaian parlemen juga menjadi masukan bagi dirinya untuk menata kabiner kerjanya nanti. "Yah pasti lah jadi pertimbangan juga," ungkapnya.