Dihari Otonomi Daerah; Wali Kota Bontang Neni Keluhkan Anggaran yang Dipangkas, Kewenangan Dibatasi

BONTANG- Pemkot Bontang mengeluhkan otonomi daerah hari ini tak dibarengi dengan kedaulatan keuangan bagi daerah dalam pengelolaannya. 

Hal ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni setelah menghadiri Apel Hari Otonomi Daerah, Senin (27/4/2026). 

Neni mengeluhkan keuangan APBD semakin menyusut setiap tahunnya. Tuntutan pusat agar daerah tidak bergantung pada dana tranfer tak ideal. Sebab, Bontang merupakan kota gas dan kondensat yang sudah sewajarnya menerima hak dari dana bagi hasil. 

Lebih lanjut, ia merinci pada tahun ini sebesar 25 persen dana transfer dari pusat dipangkas. Kondisi itu diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2027 nanti. Bahkan, Pemkot telah mengasumsikan APBD 2027 hanya Rp1,7 triliun. 

"Semangat daerah pasti ingin menjalankan asta cita Presiden Prabowo. Tapi kami di daerah dana tranfer terus dipangkas. Jadi program yang dijalankan disesuaikan," ucap Wali Kota Neni Moernaeni. 

Lebih lanjut Neni menilai sepanjang tahun tekanan fiskal daerah semakin besar. Terlebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini Pemkot Bontang tak ingin membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. 

Ditambah kewenangan untuk mengelola daerah juga banyak dikebiri. Misalnya kewenangan mengelola laut saat ini berada pada tanggung jawab Pemprov Kaltim. 

"Dana kurang salur juga belum ada kepastian di transfer atau tidak. Kewenangan daerah banyak di kebiri. Tapi kami tetap semangat lah membangun infrastruktur warga," tuturnya. 

Asta Cita Presiden

Di sektor pendidikan Pemkot Bontang sudah klaim sudah memberikan fasilitas seragam sekolah gratis. Pendidikan pun telah diberikan secara gratis. 

Sektor kesehatan dimana seluruh warga sudah tercover BPJS Kesehatan mereka. Walhasil saat warga sakit bisa berobat di fasilitas kesehatan tanpa harus khawatir biaya. 

Soal sektor infrastruktur sebagian program sudah dijalankan. Hanya saja ada yang harus ditunda dalam hal penanggulangan banjir.