APBD Bontang Merosot, Pemkot Berharap Pusat Bantu Tangani Banjir Rob Bontang Kuala

BONTANG - Keterbatasan anggaran tahun 2026 membuat Pemkot harus mencari dukungan dari pemerintah pusat untuk menangani banjir rob yang rutin merendam akses utama warga di Kelurahan Bontang Kuala.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pihaknya telah memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan lobi ke kementerian terkait guna mendapatkan bantuan anggaran dari pusat.

Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah. Neni mengaku telah berbicara langsung dengan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meminta perhatian terhadap kondisi jalan nasional yang kerap terendam banjir rob tersebut.

"Saya sudah komunikaai dengan pak Irwan yang dekat dengan Menko Infrastruktur AHY. Dia minta Pemkot bawa draft dokumennya ke sana untuk dimasukkan ke dalam Dana Inpres pembangunan daerah," ucap Neni Moernaeni. 

Berdasarkan desain dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan banjir rob di kawasan tersebut mencapai Rp80 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan pagar pelindung di sepanjang sisi Jalan Kapten Pierre Tendean serta peninggian trotoar.

“Di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun pada 2026, perlu ada lobi kuat ke pemerintah pusat. Semoga bisa segera dapat bantuan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, banjir rob kembali melanda kawasan pesisir Bontang pada Selasa (4/11/2025) sore. Ketinggian air laut mencapai 2,4 meter, merendam jalan utama menuju kawasan wisata Bontang Kuala.

Kondisi tersebut memaksa warga dan pengunjung melintas di atas trotoar kayu yang sudah rusak. Sejumlah papan ulin bahkan terlepas, membuat pengendara rawan terjatuh.

Banjir rob diprediksi masih akan berlangsung hingga Minggu (9/11/2025) mendatang.