TKPKD Kutim Gelar Rapat Koordinasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

STAT : 831

Kutai Timur – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan rencana kerja dan menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan, serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Rapat ini berlangsung di Ruang Damar, Lantai II Gedung Serba Guna (GSG), Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (6/8/2024).

Kepala Bappeda yang juga menjabat sebagai Sekretaris TKPKD Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kutim. 

"Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan komitmen bersama dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan di Kutim," ucap Noviari saat ditemui usai kegiatan.

Dalam rapat tersebut, beberapa hal penting diangkat, termasuk kebutuhan untuk memperbarui data kemiskinan dengan verifikasi dan validasi, terutama terkait dengan perpindahan penduduk atau migrasi. 

"Tidak dipungkiri, wilayah kita (Kutim) menjadi salah satu daerah favorit bagi orang dari luar daerah untuk mencari pekerjaan," ujarnya.

Selain itu, Noviari menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah maupun sektor lainnya, termasuk swasta yang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Andi Adji, perwakilan Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K), yang menekankan pentingnya sinergi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Menjelang akhir tahun 2024, Pemkab Kutim menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, dari posisi saat ini yang berada di 0,3 persen. Noviari Noor menjelaskan bahwa selain mengandalkan dana dari APBN dan APBD, TKPKD juga akan mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta sebagai bagian penting dari strategi penanggulangan kemiskinan.

"Daya dukungnya bukan hanya dari APBN dan APBD, tetapi juga melalui CSR dan dana-dana sah lainnya yang akan kita optimalkan. Tentunya, kita juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengarahkan kemampuan yang dimiliki untuk menyasar target penurunan kemiskinan ini," imbuhnya.(adl/)